Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai merancang arah pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027; dengan satu pesan tegas: meninggalkan pola kerja sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid dan terintegrasi.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang akrab disapa Umi Dinda, menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa diselesaikan secara parsial; melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri; begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu sistem. Jika tidak sinkron, program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Mataram, Selasa (14/4/2026).
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan; tetapi juga pada ketepatan eksekusi di lapangan. Salah satu target ambisius yang dicanangkan adalah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen.
Program unggulan seperti Desa Berdaya, lanjutnya, akan diperluas secara masif; dengan koordinasi lintas daerah yang lebih kuat dan terukur.
Namun, Umi Dinda juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral yang kerap memicu tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran. Pra-Musrenbang ini pun dijadikan momentum untuk membongkar pola lama; sekaligus memperkuat sinkronisasi perencanaan dari pusat hingga daerah.
“RPJP bukan sekadar dokumen; tapi kompas pembangunan. Jika tidak selaras dengan kondisi riil, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pemprov NTB menetapkan tiga agenda strategis pembangunan 2027. Pertama, memperkuat ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan produktif; guna menjaga posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional di tengah ancaman alih fungsi lahan.
Kedua, mendorong akselerasi ekonomi digital dan penguatan UMKM; agar mampu naik kelas dan menembus pasar global melalui adopsi teknologi.
Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dengan fokus pada penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data yang presisi.
Berbeda dari sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak sekadar seremoni; melainkan menjadi ruang dialog terbuka untuk mengungkap persoalan riil di lapangan.
“Saya tidak butuh laporan bagus di atas kertas; saya ingin tahu apa yang macet di desa dan tidak berjalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran menuju perencanaan berbasis problem solving; di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global.
Meski tantangan tidak ringan, Pemprov NTB tetap optimistis menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata; dengan kunci pada perencanaan presisi, kekuatan data, dan kolaborasi lintas sektor.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen; harus hidup, bekerja, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutup Umi Dinda.
(Yyt)
