Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kolaborasi internasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama lembaga swadaya masyarakat (NGO) asal Spanyol, ONG Balanced World, di ruang kerjanya, Jumat (3/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi program kemanusiaan yang telah dijalankan selama delapan tahun terakhir sejak gempa bumi Lombok 2018. Fokus kerja sama meliputi penyediaan akses air minum layak, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas pendidikan.
Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menjelaskan bahwa organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah melalui distribusi filter air tanpa listrik, bantuan bagi panti asuhan, serta pendampingan masyarakat rentan. Seluruh program tersebut didukung pendanaan dari Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.
“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB sehingga program kemanusiaan ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rosa.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi konsistensi NGO asal Spanyol tersebut dalam membantu masyarakat NTB, khususnya melalui penyediaan akses air bersih yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.
Namun, Gubernur menilai berbagai program bantuan internasional selama ini belum memberikan dampak maksimal karena masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat agar seluruh program saling mendukung dan tepat sasaran.
“Pemprov NTB akan menjadi penggerak kolaborasi agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Gubernur memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya, yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa.
Tak hanya itu, Lalu Muhamad Iqbal juga mengusulkan pembentukan kerja sama resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary. Skema tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kolaborasi kedua pihak sekaligus memperluas peluang kerja sama di berbagai bidang.
Gubernur bahkan mengundang langsung Gubernur Kepulauan Canary untuk berkunjung ke NTB, meninjau pelaksanaan program di lapangan, serta membahas penandatanganan kerja sama resmi.
Audiensi turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak mulai memetakan peluang kolaborasi di wilayah prioritas, seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi pengembangan program berikutnya.
(Yyt)
