Media Analis Indonesia, Jakarta – Plh. Pj. Gubernur NTB, Lalu Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE, menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2023 di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta pada Jumat, (8/3/2024).
Plh. Pj. Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekda Provinsi NTB tersebut hadir bersama 20 penjabat gubernur lainnya di wilayah Indonesia Timur.
Acara dibuka oleh Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Diantara undangan, turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Sekjen Kemendikbud dikti Ir. Suharti, MA., P.hd, Plh. Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Direktur Keuangan BPJS. Dalam arahannya, Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan penyusunan laporan keuangan hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rutin semata, namun juga sebagai bagian penting dari upaya pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan secara berkelanjutan.
Pimpinan entitas juga diingatkan untuk membangun komunikasi dan sinergi yang kuat, termasuk menyiapkan database keuangan dan aplikasi pendukung yang memadai. Prof. Dr. Pius Lustrilanang menjelaskan bahwa tim pemeriksa harus tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, serta menegakkan kode etik BPK serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Terkait dengan pemeriksaan LKPD Provinsi NTB tahun 2023, Pj. Sekda yang didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E., berharap penyusunan LKPD Provinsi NTB dari tahun ke tahun semakin berkualitas dan dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
(Yyt)
