Media Analis Indonesia, Jakarta – Pemerintah mengumumkan sebanyak 86 layanan publik dari 16 lembaga negara telah pulih pascaserangan siber terhadap Pusat Data Sementara Nasional (PDNS) 2 pada Juni lalu.
Dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menjelaskan, layanan yang dipulihkan tersebut meliputi layanan perizinan dan beasiswa.
Tim gabungan dari berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tengah berupaya agar pemulihan total dapat dilakukan secepat dan secermat mungkin.
Tjahjanto menjabarkan rencana pemulihan data dengan tiga zona berdasarkan tahapan penanganan data, yakni merah, biru, dan hijau.
“Data yang terdampak insiden PDNS 2 dikarantina di zona merah,” katanya.
Data tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke zona biru untuk penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan sebelum dapat diakses oleh pengguna di zona hijau.
Tjahjanto menekankan langkah pemulihan yang saksama guna mencegah terulangnya serangan siber. Pemerintah tengah membersihkan malware dan memperkuat keamanan infrastruktur.
PDNS 2 lumpuh akibat serangan ransomware Brain Cipher pada 20 Juni. Pemerintah menolak membayar tebusan sebesar $8 juta yang diminta.
Pada 24 Juni, pemerintah mengungkapkan bahwa serangan siber tersebut telah memengaruhi 211 layanan publik. Angka tersebut meningkat menjadi 282 pada hari berikutnya.
