Media Analis Indonesia.Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kebijakan dan pelaksanaan program yang dinilai berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Tiga apresiasi tersebut meliputi bidang perumahan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.Penghargaan diberikan dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9).
Dalam ajang tersebut, NTB meraih Terbaik I kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Selain itu, NTB memperoleh Terbaik II kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tiga apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, penilaian tersebut tidak semata-mata menggambarkan hasil akhir pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai solid pada tiga isu tersebut.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Atas capaian tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Fokus Bedah Rumah
Di sektor perumahan, Iqbal menjelaskan bahwa program bedah rumah akan diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Perbaikan kualitas hunian menjadi salah satu bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan karena kondisi rumah merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Pemerataan Pendidikan
Sementara itu, di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, antara lain melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Iqbal.
Gubernur menegaskan bahwa apresiasi dari pemerintah pusat bukanlah tujuan akhir. Pengakuan tersebut justru menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Sejalan dengan Tiga Pilar Pembangunan
Iqbal menjelaskan, berbagai kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah antara lain bertujuan melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Selain tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi dalam berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi diberikan tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga mencakup berbagai jenjang pemerintahan daerah di NTB dalam upaya memperkuat pelayanan dasar.
Bagi Pemprov NTB, apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Yyt)
