Media Analis Indonesia, Mataram.NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan daerah blankspot dan lemah sinyal sebagai bagian dari agenda transformasi digital daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal yang digelar di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, pada 14 Oktober 2025. Rapat dihadiri oleh Dinas Kominfo kabupaten/kota, Bappeda, serta Sekretariat Infrastruktur BAKTI Kominfo.
“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai; tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena sinyal,” ujar Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM.
Hasil pemetaan per Maret 2025 mencatat masih ada 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di NTB. Daerah dengan jumlah terbanyak berada di Dompu dan Bima (masing-masing 9 titik), disusul Lombok Utara (7 titik) dan Sumbawa (5 titik). Penanganan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi seperti pariwisata, perikanan, serta pertanian.
Perwakilan BAKTI Kominfo mengungkapkan, sejak 2016 pihaknya telah membangun lebih dari 100 BTS di NTB. Tahun ini, BAKTI menargetkan 13 lokasi tambahan dan peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optik—khususnya di Bima dan Dompu.
Sejumlah daerah wisata dan pendidikan seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur; serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat, juga tercatat masih memiliki titik lemah sinyal. Pemerintah kabupaten/kota menyatakan siap mendukung langkah percepatan ini dengan memperkuat koordinasi bersama provider dan BAKTI.
Bappeda NTB menegaskan pentingnya integrasi data wilayah potensial dengan peta blankspot, agar pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Rakor ini menjadi langkah awal menuju kebijakan provinsi dalam percepatan konektivitas. Pemerintah NTB bersama BAKTI dan operator telekomunikasi sepakat menyusun tindak lanjut berupa validasi lapangan, sinkronisasi data, serta pembentukan forum lanjutan.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah ini, kita akan bergerak ke tahap intervensi konkret agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” tutup Yusron.
(Yyt)
