Sekda Definitif Resmi Ditetapkan, Pemprov NTB Ajak Warga Bersatu Percepat Pembangunan

Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah; menyusul penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif melalui keputusan Presiden Republik Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penetapan Sekda merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan; sekaligus momentum untuk menyatukan energi pembangunan.

“Sekda telah resmi dilantik berdasarkan keputusan Presiden; karena itu, mari kita dukung penuh Bapak Abul Chair dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan NTB,” ujarnya.

Ia menyebut, dinamika yang berkembang di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi; baik dukungan maupun kritik dinilai sebagai bagian penting dari kontrol publik yang sehat.

“Pemerintah menghargai setiap pandangan masyarakat; karena itu menjadi bagian dari partisipasi publik dalam memastikan pembangunan berjalan di jalur yang tepat,” tegasnya.

Penetapan Sekda definitif ini juga dinilai menjawab harapan publik yang selama ini mendorong pengisian jabatan tersebut secara permanen; guna memperkuat konsolidasi birokrasi bersama seluruh perangkat daerah.

Dengan lengkapnya struktur kepemimpinan birokrasi; Pemprov NTB menilai saat ini menjadi momentum krusial untuk mempercepat program pembangunan secara lebih terarah, efektif, dan terukur.

“Mesin birokrasi sudah lengkap; arah kebijakan jelas; kini saatnya bergerak cepat dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Pemprov NTB juga mengajak seluruh pihak menjaga semangat kebersamaan; serta menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dalam membangun daerah.

“NTB adalah rumah bersama; mari kita utamakan kepentingan daerah dengan semangat kolaborasi dan saling menghargai,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, pemerintah menegaskan komitmen untuk tetap membuka ruang bagi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan; sekaligus memberikan masukan demi terwujudnya NTB yang maju dan sejahtera.

(Yyt)