Media Analis Indonesia.Bali – Tiga gubernur dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat membentuk Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KR BNN) sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Pendopo Gubernur Bali, Senin (3/11/2025).
Pertemuan dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M., Gubernur NTB Dr. Muhamad Iqbal, dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., Apt.
Gubernur NTB, Dr. Muhamad Iqbal penggagas inisiatif ini menegaskan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan integrasi ekonomi, energi, dan konektivitas di kawasan timur Indonesia.
“Ada dua segmen yang perlu kita pikirkan ke depan: kerja sama dan integrasi. Kami melihat peluang besar untuk membangun sistem energi hijau terintegrasi, konektivitas logistik, dan penguatan pariwisata lintas wilayah sebagai satu ekosistem,” ungkap Gubernur Iqbal.
Dalam pemaparannya, Iqbal menyoroti potensi besar energi terbarukan di NTB dan NTT dua provinsi dengan radiasi matahari tertinggi di Indonesia serta kapasitas bendungan yang mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan mikrohidro. Ia mengusulkan pembangunan super grid yang menghubungkan ketiga provinsi untuk menciptakan suplai energi bersih bagi kawasan Bali–Nusra.
Selain sektor energi, konektivitas menjadi fokus utama. NTB tengah menyiapkan proyek port-to-port bypass guna mempercepat arus logistik, pengembangan Pelabuhan Gili Mas sebagai pusat distribusi regional, serta perluasan rute penerbangan di Bandara Internasional Lombok sebagai mini hub Indonesia Timur.
“Kita harus berpikir sebagai satu kawasan. Bali, NTB, dan NTT memiliki potensi yang saling melengkapi dari energi, logistik, hingga pariwisata. Dengan integrasi dan sinergi, kita bisa mandiri dan efisien,” tambahnya.
Tiga gubernur tersebut juga menyepakati sepuluh bidang kerja sama yang akan dirumuskan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), mencakup bidang sosial, pariwisata, kebencanaan, ketentraman dan ketertiban, pertanian dan ketahanan pangan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta penanaman modal.
Draf MoU akan disusun oleh Gubernur NTB bersama Kepala Bappeda dari tiga provinsi. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung di NTB pada 25 November 2025, sedangkan PKS akan diteken di NTT pada 22 Desember 2025.
Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyambut positif inisiatif ini. Ia menilai kerja sama tersebut sebagai bentuk kebersamaan yang telah terjalin sejak masa Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958.
“Ini bukan nostalgia, tetapi kelanjutan sejarah dan kebutuhan masa depan. Bali, NTB, dan NTT punya akar dan masa depan yang sama untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT menegaskan pentingnya langkah konkret dalam memperkuat kerja sama ekonomi, konektivitas, dan pariwisata guna membangun kawasan timur yang kuat dan berdaya saing tinggi.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali–NTB–NTT (KR BNN) yang diharapkan menjadi model integrasi pembangunan daerah berbasis potensi dan keseimbangan antarwilayah.
(Yyt)
