Media Analis Indonesia, Kota Bekasi – Kerap mengeluarkan kebijakan yang bikin gaduh. Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad “diadili” di Rapat paripurna HUT ke-27 Kota Bekasi di gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Minggu (10/3/2024).
Dalam Rapat paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi menghujani Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dengan interupsi dan kritik menyoal tentang kepemimpinan dan kebijakannya yang kerap membikin kegaduhah di masyarakat.
Seperti kritik yang dilontarkan Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan Nuryadi Darmawan. Sekretaris komisi 1 ini dalam kritiknya menyoal tentang kebijakan yang dibuat Pj. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad yang kerap bikin kegaduhan.
“Baru beberapa hari ini dari stakeholder, masyarakat, LSM, menyampaikan keluhannya tentang sebuah kebijakan yang dibuat Pj. Wali Kota Bekasi ke kami Komisi 1, maka dari itu di forum terhormat ini kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi,” ujar Nuryadi.
Nuryadi melanjutkan, hal lainnya soal Maklumat Ramadhan yang membolehkan tempat hiburan malam beroperasi di bulan suci, ini juga bikin gaduh.
Menurut Nuryadi, Kebijakan tersebut bikin gaduh, lantaran Pemerintah Kota Bekasi selama ini melarang Club Malam dan sebagainya beroperasi di bulan Ramadan. Beruntung, Pemerintah Kota Bekasi telah merevisi maklumat tersebut sehingga kegaduhan jadi mereda.
“Tadi jam 8 malam andai saja tidak ada perubahan (maklumat baru) masyarakat perhimpunan alim ulama hadir di sini pak,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Faisal S.E melontarkan kritiknya, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad selama ini sulit diajak berkomunikasi.
“Menyambung dengan apa yang disampaikan, mungkin bapak masih ingat saya WA bapak, titik pun bapak tidak balas,” cetus Faisal.
Faisal juga menyampaikan, Pj Wali Kota Bekasi seharusnya dapat bersinergi dengan Komisi 1 yang membidangi isu pemerintahan.
Menurut Faisal, selama ini, PJ Walikota Bekasi seolah berjalan sendiri menjalankan roda pemerintahan tanpa melibatkan anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat serta menjaga amanat masyarakat.
“Jadi kalau Pj Walikota Bekasi merasa jalan sendirian, maka kami Komisi 1 DPRD Kota Bekasi segera memanggil PJ Walikota Kota Bekasi,” tegas Faisal.
(Ahmad Zarkasi)
