Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan langkah cepat untuk mengatasi gangguan suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya. Gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas pariwisata di salah satu destinasi unggulan NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait untuk memastikan suplai air bersih kembali normal. Di saat yang sama, pemerintah tengah mencari solusi atas persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terhentinya jaringan air bersih di kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Miq Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Désirée, di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).
Menurut Miq Iqbal, persoalan suplai air bersih di kawasan Gili tidak sederhana karena berkaitan dengan aspek lingkungan dan proses hukum. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlangsungan aktivitas pariwisata.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Miq Iqbal.
Pemprov NTB telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang sudah tersedia dapat kembali berjalan untuk sementara waktu. Opsi tersebut dipandang sebagai solusi transisi sembari pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan regulasi dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Miq Iqbal mengatakan, Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmennya untuk membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di kawasan terdampak.
Sambil menunggu jaringan kembali beroperasi, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan dropping air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan.
Gubernur NTB juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, serta wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Miq Iqbal menegaskan, mengalirkan kembali air melalui jaringan yang sudah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk jangka pendek. Namun, langkah tersebut harus ditempatkan sebagai solusi sementara hingga pemerintah bersama seluruh pihak dapat menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen.
Menurutnya, persoalan air bersih di kawasan Gili harus diselesaikan dengan mempertemukan dua kepentingan sekaligus. Di satu sisi, kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata harus dijamin. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan lingkungan.
Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, pihak swasta, serta para pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan agar pelayanan air bersih dapat segera dipulihkan.
Bagi NTB, memastikan air kembali mengalir bukan semata-mata untuk menjaga aktivitas pariwisata. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Solusi jangka pendek diharapkan segera berjalan, sementara penyelesaian permanen harus dibangun di atas kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
(Yyt)
