Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan peran strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam membenahi tata kelola pemerintahan agar lebih bersih, profesional, dan berintegritas.
Pernyataan itu disampaikan saat pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (10/2/2026).
Gubernur menyebut, banyak aparatur pemerintah di daerah sudah lelah dengan sistem birokrasi yang tidak sehat. Alih-alih mendapat promosi jabatan, mereka justru dihantui persoalan hukum hingga masa pensiun.
“Teman-teman di provinsi dan kabupaten/kota sudah capek dengan tata kelola yang tidak baik. Bukan naik jabatan, malah dihantui masalah sampai pensiun,” tegas Iqbal.
Ia menegaskan, sejak awal masa pemerintahannya, Pemprov NTB telah melakukan pembenahan serius, termasuk mengajukan pemeriksaan dengan tujuan khusus atas sejumlah sektor strategis.
Menurutnya, langkah tersebut bukan untuk mencari kesalahan personal, melainkan memetakan persoalan sistem agar dapat diperbaiki secara menyeluruh.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana memperbaiki sistem dan mengetahui di mana masalahnya,” ujarnya.
Gubernur mengakui, kebijakan ini tergolong tidak populer. Namun, ia menilai langkah tersebut krusial demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat, seperti pemeriksaan di Bank NTB Syariah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenda, hingga rumah sakit daerah.
Iqbal berharap, kemitraan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPKP mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat NTB.
Pengukuhan tersebut turut dihadiri para bupati, wakil bupati, wali kota, jajaran BPKP, serta kepala OPD Pemprov NTB.
(Yyt)
