Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tancap gas mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah antisipatif terhadap potensi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun pada 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, saat membuka Workshop Implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) di Mataram, Kamis (5/2).
Faozal menekankan, optimalisasi PAD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Ia menyebut, setiap kabupaten/kota memiliki potensi berbeda yang membutuhkan kebijakan pajak spesifik, mulai dari sektor pariwisata, pertambangan, hingga jasa perkotaan.
Salah satu sorotan utama adalah tumpang tindih regulasi, terutama di kawasan wisata strategis seperti Tiga Gili. Ketidakjelasan kewenangan pungutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai berisiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kita membutuhkan payung hukum yang kuat dan inkrah agar pungutan daerah memiliki legalitas jelas serta tidak menjadi temuan audit,” tegasnya.
Pemprov NTB juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil, termasuk lintasan penyeberangan padat dan aktivitas ekonomi kelautan yang dinilai belum berkontribusi maksimal terhadap PAD.
Selain itu, ketergantungan pada sektor tambang, khususnya dampak fluktuasi kebijakan ekspor mineral, menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah memastikan seluruh instrumen pajak di kawasan pertambangan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dipungut secara maksimal dan transparan.
Untuk memperkuat kebijakan fiskal, Pemprov NTB menggandeng Program SKALA guna menyelaraskan regulasi lintas pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
“Sinkronisasi tata kelola ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal NTB yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Faozal.
(Yyt)
