Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekadar layanan administrasi atau mekanisme iuran. Lebih dari itu, JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara sekaligus semangat gotong royong untuk menjamin seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang setara.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat membuka Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Pendampingan Pembelajaran melalui Penguatan Kapasitas Da’i/Da’iyah di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (23/7).
“Jika hari ini ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN,” ujar Abul Chair.
Menurutnya, JKN telah mengubah paradigma pelayanan kesehatan di Indonesia. Kini, layanan kesehatan berkualitas menjadi hak seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ekonomi.
“Melalui JKN, bangsa Indonesia memilih jalan peradaban yang lebih berkeadilan. Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan kesempatan hidup sehat hanya karena tidak memiliki biaya,” tegasnya.
Abul Chair menjelaskan, filosofi JKN sejalan dengan budaya gotong royong dan nilai ta’awun dalam ajaran Islam, yakni saling tolong-menolong dalam kebaikan. Iuran yang dibayarkan peserta sehat akan membantu mereka yang sedang sakit, sementara saat peserta membutuhkan layanan kesehatan, sistem yang sama akan memberikan perlindungan.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan ratusan da’i dan da’iyah dari seluruh NTB sebagai mitra edukasi JKN. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran strategis membangun kesadaran masyarakat bahwa menjadi peserta JKN bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap sesama.
Selain itu, Sekda mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan fasilitas kesehatan harus diimbangi dengan pelayanan yang humanis.
“Teknologi boleh semakin maju, tetapi senyum, keramahan, dan kepedulian tenaga kesehatan tetap menjadi obat pertama yang dirasakan pasien,” pesannya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, mengatakan Program JKN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Asta Cita Presiden RI, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan.
Ia mengakui masih terdapat tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, belum meratanya akses informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Untuk itu, BPJS Kesehatan menghadirkan program TASBIH JKN dengan melibatkan para da’i sebagai Garda Terdepan JKN guna menyampaikan edukasi langsung kepada masyarakat.
Hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 285,25 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,78 persen.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Pusat, jajaran Direksi BPJS Kesehatan, Ketua Umum MUI NTB, para tuan guru, akademisi, serta ratusan da’i dan da’iyah dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memahami bahwa JKN bukan sekadar kartu berobat, melainkan bentuk gotong royong nasional untuk menjamin hak setiap warga Indonesia memperoleh layanan kesehatan yang layak.
(Yyt)
