Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, resmi membuka Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama seluruh kepala daerah se-NTB di Ruang Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04); forum ini menjadi titik krusial dalam menyelaraskan kebijakan tata ruang dan pertanahan di daerah.
Dalam arahannya, Iqbal menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar dokumen administratif; melainkan fondasi utama bagi investasi, pembangunan, hingga kebijakan sosial. Ia mengungkapkan, penetapan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional menghadirkan tantangan baru; terutama karena sejumlah tata ruang di daerah belum sepenuhnya siap mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri pendukung.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemprov NTB bergerak cepat; salah satunya dengan membuka ruang dialog bersama investor guna memetakan kebutuhan riil di lapangan sekaligus mengidentifikasi potensi revisi tata ruang dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai strategis untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kenyamanan berusaha di NTB.
Tak hanya itu, rakor ini juga menjadi momentum penting dalam pengamanan aset daerah; ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN. Dari total lebih dari 1.400 aset milik Pemprov NTB, baru sekitar 20 persen yang telah bersertifikat; kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Percepatan sertifikasi aset akan menjadi prioritas; ini penting untuk memperkuat nilai ekuitas daerah sekaligus membuka peluang pembiayaan pembangunan ke depan,” tegas Iqbal.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyoroti tiga isu utama yang menjadi fokus pemerintah pusat; yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan. Ia menekankan, keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lahan produktif harus dijaga ketat; terutama demi mendukung ketahanan pangan nasional.
“Alih fungsi lahan harus dikendalikan; ini kunci agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor pertanian dan lingkungan,” ujar Nusron.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah; sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan agraria dan tata ruang di NTB demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Yyt)
