Bekasi, MAI – Pemerintah Kota Bekasi mendapat tekanan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait ketersediaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di setiap kelurahan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo, mengingatkan hingga tahun 2023, baru 62 SMP negeri berdiri dari total 315 sekolah dasar (SD) negeri dan 62 SMP negeri di Kota Bekasi.
Masalah belum meratanya penyebaran SMP negeri kerap menjadi sorotan, terutama saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Purnomo menekankan pentingnya pembangunan SMP negeri di seluruh kelurahan hingga tahun 2026 sebagai target yang realistis. Namun, pembangunan ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk lahan, bangunan, dan prioritas wilayah.
Dia menyoroti kebutuhan akan adanya skala prioritas berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, mengingat adanya 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.
Wilayah Kecamatan Pondok Melati menjadi contoh, di mana hanya ada dua SMP negeri, salah satunya masih menggunakan Unit Sekolah Baru (USB) yang belum memiliki bangunan sendiri.
Purnomo menilai pembangunan gedung SMP negeri di sana menjadi penting dalam konteks infrastruktur pendidikan. Dia juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya berfokus pada kota pusat, tetapi juga memperhatikan pinggiran kota.
Selain Pondok Melati, keberadaan SMP negeri juga belum merata di kecamatan lain. Purnomo menekankan pentingnya pemerintah kota untuk memastikan keadilan dalam pendistribusian SMP negeri, dengan memperhatikan wilayah pinggiran.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, menyampaikan, beberapa USB SMP negeri sudah berdiri, tetapi masih menggunakan fasilitas yang ada, bahkan ada yang masih berbagi bangunan dengan SD.
Untuk mencapai target pembangunan SMP negeri hingga 2026, pihaknya tengah merencanakan pembangunan gedung, termasuk di SMPN 59, Kelurahan Bantargebang.
Pada Kick Off Meeting Rapat Perencanaan Pembangunan Daerah (RPPD) tahun 2025, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menekankan 10 aspek prioritas pembangunan, termasuk kesehatan, pemberantasan stunting, layanan publik, penanggulangan kemiskinan ekstrem, inflasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran. (ADV/Setwan
