Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi NTB tancap gas menekan angka stunting yang kembali menjadi sorotan. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting 2026 di Aula Dinas Kesehatan NTB, Kamis (19/2/2026), terungkap fakta mengejutkan: stunting di NTB masih berada di angka 29,8 persen berdasarkan survei 2024.
Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menegaskan satu hal penting; penanganan stunting tak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi harga mati.
Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, secara terbuka mengakui evaluasi tahun lalu menunjukkan gerakan penurunan stunting belum maksimal. Menurutnya, selama ini OPD dan pemangku kepentingan masih bekerja secara parsial; padahal persoalan stunting jauh lebih kompleks dari sekadar asupan gizi.
“Tidak semua anak stunting harus diberi telur. Ada yang justru butuh perbaikan rumah, ventilasi, sanitasi, hingga pola asuh,” tegasnya.
Ia mencontohkan hasil intervensi di salah satu wilayah Lombok; ditemukan kasus stunting dipicu kondisi rumah yang tidak sehat, bukan semata-mata kekurangan makanan bergizi. Faktor pernikahan usia dini, lingkungan, hingga kualitas hunian disebut berkontribusi signifikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan dua sumber data utama, yakni e-PPGBM dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Berdasarkan SKI 2024, prevalensi stunting NTB mencapai 29,8 persen; namun data by name by address melalui e-PPGBM mencatat angka kumulatif 13,8 persen dari sekitar 388 ribu balita.
“Kalau kita keroyok bersama lintas sektor dan intervensi tepat sasaran, angka ini bisa ditekan. Kuncinya data akurat dan gerak cepat,” ujarnya.
Lombok Timur masih tercatat sebagai daerah dengan prevalensi tertinggi; sementara Kota Mataram termasuk terendah. Penguatan partisipasi posyandu dengan target minimal 80 persen menjadi strategi utama 2026.
Tak hanya itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan JKN nonaktif, serta rendahnya cakupan ASI eksklusif turut menjadi fokus intervensi. Pemerintah juga memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; saat ini cakupannya baru sekitar 40 persen dan ditargetkan tembus 100 persen pada 2026.
“Kita ingin mencegah kasus baru. Intervensi pada anak berisiko jauh lebih efektif dibanding menangani yang sudah stunting,” jelas Fikri.
Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan BKKBN NTB, Badan Gizi Nasional, tim ahli gubernur, praktisi gizi, serta berbagai pemangku kepentingan. Pemprov NTB menargetkan seluruh strategi berjalan optimal sebelum survei nasional April–Agustus 2026; sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.
Kini, pertanyaannya: mampukah NTB menekan angka 29,8 persen itu sebelum survei nasional berikutnya? Waktu terus berjalan; kolaborasi nyata menjadi kunci.
(Yyt)
