Media Analis Indonesia.Bima, NTB – Komitmen pemerataan pendidikan di Nusa Tenggara Barat kian nyata. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa sekolah swasta kini mendapat perhatian setara dalam program revitalisasi dan kebijakan pendidikan daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat dialog bersama guru SMK dan SLB di SLB Baiturrahman Sondosia, Selasa (3/3). Dalam kunjungannya, Gubernur mengapresiasi hasil revitalisasi sekolah yang dinilai rapi, berkualitas, dan tetap maksimal meski dengan anggaran terbatas.
“Pendidikan bukan hanya soal bangunan; tetapi juga soal keteladanan. Jika ingin anak-anak disiplin dan berakhlak, kita harus memberi contoh lebih dulu,” tegas Iqbal.
400 Sertifikasi Kompetensi untuk Siswa SMK
Untuk meningkatkan daya saing lulusan, Pemprov NTB menyiapkan 400 subsidi sertifikasi LSP Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni mendatang. Program ini dirancang agar lulusan tak sekadar memegang ijazah; tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja. Jika berjalan optimal, jumlahnya akan ditambah.
Di sisi lain, Pemprov tengah menyusun formula baru pembagian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) agar lebih adil; terutama bagi sekolah kecil di wilayah terpencil yang selama ini bergulat dengan keterbatasan anggaran.
Tunggakan Guru Agama Tuntas, Koordinasi dengan Kemenkeu
Kabar baik juga datang bagi guru agama yang sempat mengalami keterlambatan pembayaran hingga hampir tiga tahun. Pemprov memastikan dana telah diproses dan ditransfer setelah koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sekolah diminta segera mengecek dan melapor jika masih ada kendala.
Sementara terkait 538 peserta yang gagal dalam proses ASN, Iqbal menegaskan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui mekanisme nasional, termasuk di Badan Kepegawaian Negara. Meski demikian, Pemprov NTB telah dua kali mengajukan usulan resmi agar peserta berprestasi mendapat ruang kebijakan, termasuk melalui skema P3K.
Swasta dan Negeri Kini Disetarakan
Iqbal menegaskan, perubahan mendasar telah dimulai; revitalisasi sekolah kini tidak lagi membedakan status negeri maupun swasta. Menurutnya, ini menjadi langkah awal menuju kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Memang belum sempurna; tetapi kita sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Ini perjuangan bersama,” ujarnya.
Pemprov NTB optimistis, dengan komunikasi yang baik bersama pemerintah pusat, perhatian terhadap sekolah swasta akan semakin kuat dan merata dalam sistem pendidikan nasional. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi lahirnya generasi NTB yang lebih kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
(Yyt)
