:Arsip Foto
Media Analis Indonesia, Jakarta – Pada awal 2000-an, Musi Banyuasin hanyalah kabupaten kecil di Sumatera Selatan. Namun, dari Sekayu—ibu kota kabupaten itu—lahir sebuah terobosan yang kelak mengubah peta pendidikan daerah di Indonesia: sekolah gratis untuk semua.
Kebijakan ini dimulai pada 2002 saat Muba –sebutan populer daerah itu– dipimpin oleh Bupati H Alex Noerdin. Ia mencanangkan pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga SMA, termasuk untuk sekolah swasta. Kala itu, gagasan tersebut terdengar utopis. Di tengah keterbatasan anggaran dan birokrasi yang lamban, pendidikan gratis dianggap terlalu muluk. Namun, Muba membuktikan sebaliknya.
Dengan dana bagi hasil migas sebagai tumpuan fiskal, pemda menyusun skema alokasi anggaran yang berani: memangkas biaya birokrasi dan mengalihkan dana untuk sektor layanan dasar. Tak hanya biaya sekolah yang dibebaskan, siswa juga mendapat seragam, buku, dan sepatu secara cuma-cuma. Dinas Pendidikan setempat bekerja sama dengan guru dan komite sekolah dalam mendesain sistem yang akuntabel dan menyentuh langsung kebutuhan peserta didik.
Ketika Alex Noerdin terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada 2008, program ini meluas ke seluruh provinsi. Dalam tempo setahun, 16 kabupaten dan kota di Sumsel ikut menerapkan kebijakan pendidikan gratis. Pemerintah provinsi mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD untuk pendidikan, sejalan dengan amanat konstitusi.
Langkah itu mendapat pengakuan nasional. Menteri Pendidikan saat itu, Bambang Sudibyo, menyebut Sumatera Selatan sebagai provinsi percontohan. “Pendidikan gratis tidak boleh ditarik pungutan. Itu haram hukumnya,” ujarnya dalam satu kunjungan ke Palembang. Ia memang membedakan antara pungutan dan sumbangan sukarela, tetapi menegaskan bahwa semua pungutan wajib dihapus dalam skema pendidikan gratis.
Program ini juga memicu replikasi di daerah lain. Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi Selatan mulai menyusun kebijakan serupa. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa provinsi menghadapi tantangan fiskal dan keterbatasan kapasitas tata kelola. Dalam laporan SMERU tahun 2011, disebutkan bahwa keberhasilan program bergantung pada kombinasi antara ketersediaan dana dan kemauan politik kepala daerah.
Yang membedakan Sumsel adalah keberanian memprioritaskan pendidikan. Alex Noerdin, sebagaimana dicatat dalam buku Berani Berubah, rela memangkas anggaran seremonial dan belanja pegawai demi menyokong sekolah gratis. Ia sadar bahwa investasi paling strategis adalah pada kualitas manusia.
Kini, dua dekade berselang, program sekolah gratis masih menjadi rujukan. Pada 2021, Universitas Sriwijaya memberi penghargaan kepada Alex Noerdin atas kontribusinya dalam pendidikan. Meski demikian, evaluasi tetap dibutuhkan. Ombudsman RI pada 2023 menemukan laporan adanya pungutan di sejumlah sekolah negeri, yang mencederai semangat awal program.
Pemerintah Provinsi Sumsel menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas dan pungutan liar tidak dibenarkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah program tak cukup hanya dengan regulasi. Ia membutuhkan komitmen politik yang konsisten, kapasitas birokrasi yang kuat, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan.
Pada Hari Pendidikan Nasional 2025 ini, warisan dari Sekayu adalah pengingat penting: bahwa sebuah langkah berani dari daerah bisa menggugah perubahan sistemik. Bahwa visi politik, bila digerakkan dengan keberpihakan dan keberanian, dapat melahirkan manfaat lintas generasi. (imh)
