Sejumlah OPD di Kabupaten Aceh Timur Diduga Kabur Menjelang Meugang, Ada Apa? 

Salah satu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Aceh Timur

Media Analis Indonesia, Aceh Timur – Diduga kaburnya sejumlah Kepala Dinas menjelang “tradisi meugang” sejumlah OPD di Kabupaten Aceh Timur dan pelayanan informasi publik bisa terganggu hal ini menjadi tanda tanya bagi sejumlah masyarakat yang merasa berkepentingan kecewa.

“ya itulah kenyataannya bang,”ujar salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya kepada media ini, Jumat (8/3/2024).

Sebagai informasi, Aceh memiliki banyak tradisi yang masih dilestarikan hingga kini. Salah satu tradisi itu adalah “meugang” atau juga dikenal dengan berbagai sebutan antara lain Makmeugang, Haghi Mamagang, Uroe Meugang atau Uroe Keuneukoh.

Kaburnya sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Aceh Timur memang patut dipertanyakan. seperti Dinas pertanian dan holtikultura, dinas Ketahanan pangan dan penyuluhan juga keberadaan ka Dinas diduga tidak hadir. Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang kejujuran dan komitmen seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik. Diperlukannya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pemerintahan Aceh Timur untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat.

hal ini juga disampaikan oleh Pegawai Penyuluhan yang ditemui oleh media ini dimana menurut mereka kepala dinas tidak nampak selama kami dikantor hingga saat ini belum ada ujar kedua Pegawai Dinas Ketahanan pangan dan penyuluhan yang juga enggan dituliskan namanya.

Dugaan kaburnya oknum Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Aceh Timur menjelang meugang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap integritas dan kinerja pemerintahan daerah. dan beredar kabar yang sangat senter saat ini TPP Pegawai diduga belum cair maka dari semua itu Pihak berwenang perlu menyelidiki motif di balik tindakan tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, langkah-langkah perbaikan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di dalam birokrasi setempat juga perlu dipertimbangkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. (hs)