Media Analis Indonesia.Lombok Barat – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (14/1). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan penanganan banjir dilakukan secara terstruktur melalui skema jangka pendek, menengah, dan panjang.
Gubernur menyampaikan, langkah darurat telah difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak melalui sinergi Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta Baznas. Bantuan berupa selimut, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya telah disalurkan kepada masyarakat.
“Untuk tahap awal, kebutuhan warga sudah kita penuhi. Selanjutnya, fokus utama adalah pembersihan drainase dan normalisasi aliran air karena curah hujan masih tinggi,” ujarnya.
Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Barat juga telah menyiapkan alat berat, termasuk ekskavator kecil, guna mempercepat pembersihan saluran air yang tersumbat. Selain itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) diinstruksikan segera mengeruk sedimentasi sungai yang menjadi penyebab utama luapan air.
“Sedimentasi di sungai dan drainase menjadi persoalan utama. BWS akan menurunkan ekskavator untuk mengeruk dan menata sedimen sebagai tanggul sementara,” jelasnya.
Untuk penanganan jangka menengah, Gubernur menekankan pentingnya pemulihan kawasan perbukitan di wilayah hulu yang mengalami degradasi fungsi resapan air. Menurutnya, tanpa perbaikan lingkungan, banjir akan terus berulang akibat sedimentasi yang tidak terkendali.
“Bukit-bukit yang gundul harus segera dipulihkan. Jika tidak, sebaik apa pun penanganan di hilir, banjir akan terus terjadi,” tegasnya.
Gubernur juga mengingatkan pemerintah desa agar lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi administrasi pertanahan yang berpotensi merusak lingkungan dan memperparah risiko bencana.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Nurul Adha, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M. Iqbal, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
(Yyt)
