Media Analis Indonesia.Mataram,NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, serta kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi landasan penting bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, serta berbagai saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Seluruhnya akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan daerah guna terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pembangunan yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Wagub menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejalan dengan pandangan DPRD terkait pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, langkah-langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Terkait pelaksanaan anggaran, Pemprov NTB terus melakukan berbagai pembenahan, mulai dari peningkatan kualitas perencanaan program, percepatan pengadaan barang dan jasa, hingga penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD mampu menghasilkan manfaat yang maksimal.
Pemerintah juga menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat.
Menanggapi perhatian sejumlah fraksi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja daerah, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran.
“SILPA bukan dana yang menganggur. Dana tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan berbagai program prioritas daerah melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemprov NTB juga menegaskan bahwa arah kebijakan APBD difokuskan pada agenda pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program-program prioritas meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan sektor pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB.
Berbagai indikator pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), serta penguatan daya saing daerah, terus menjadi fokus pemerintah dalam memastikan manfaat belanja daerah benar-benar dirasakan masyarakat.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD akan terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran. APBD adalah instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia,” pungkasnya.
(Yyt)
