Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatat prestasi membanggakan. Pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan apresiasi atas transformasi tata kelola keuangan yang dinilai semakin transparan, disiplin, dan akuntabel.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (5/6/2026).
Menurut Isma Yatun, berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Pemprov NTB berhasil menjawab sejumlah persoalan mendasar yang sebelumnya menjadi catatan BPK. Bahkan, NTB dinilai mampu menunjukkan arah perubahan yang jelas dengan hasil nyata dalam pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu capaian penting adalah keberhasilan Pemprov NTB menuntaskan persoalan utang belanja dan utang bank pada RSUD Provinsi NTB yang seluruhnya telah dilunasi pada 2025. Permasalahan yang sebelumnya menjadi sorotan dalam pemeriksaan tahun 2024 kini tidak lagi ditemukan.
Tak hanya itu, BPK juga mengapresiasi kebijakan penghapusan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri sejak Semester II Tahun 2025. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat.
Atas kinerja tersebut, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov NTB untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut. Meski masih terdapat beberapa catatan terkait pengendalian dan kepatuhan, BPK menegaskan hal tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan daerah.
BPK juga menyoroti kuatnya sinergi antara Pemprov NTB dan DPRD NTB dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi pijakan untuk memperkuat integritas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya visi NTB Mendunia,” tegas Isma Yatun.
Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa reformasi tata kelola yang dijalankan Pemprov NTB mulai menunjukkan hasil konkret, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat dan profesional.
(Yyt)
