35 Pejabat Fungsional Dilantik, Pemprov NTB Genjot Birokrasi Cepat dan Fleksibel

Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat reformasi birokrasi berbasis kinerja dengan melantik 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB, Selasa (12/5). Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, itu menjadi langkah strategis mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih modern, fleksibel, dan responsif.

Prosesi pengambilan sumpah dan janji jabatan berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB. Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai perangkat daerah hingga rumah sakit milik Pemprov NTB.

Mereka ditempatkan di sejumlah instansi strategis seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Inspektorat, BKD, Bappeda, BPBD, Satpol PP, Biro Organisasi, Biro Hukum dan HAM, RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RS Mata NTB, hingga RSJ Mutiara Sukma.

Dalam arahannya, Abul Chair menegaskan birokrasi saat ini tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang kaku dan administratif. Aparatur sipil negara dituntut lebih lincah, adaptif, serta mampu bekerja secara kolaboratif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.

“Sekarang sistem kerja birokrasi bergerak menuju pola yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” tegasnya.

Menurutnya, reformasi birokrasi bukan hanya soal penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN. Pejabat fungsional diharapkan tidak sekadar menjalankan rutinitas administrasi, melainkan mampu menghadirkan inovasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang akuntabel dan terukur, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tepat sasaran.

“ASN harus siap bekerja flexible, changeable, dan moveable agar pelayanan publik semakin efektif,” ujarnya.

Selain itu, seluruh pejabat yang dilantik diminta menjaga nilai ASN BerAKHLAK, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, serta membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor.

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov NTB dalam membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan siap menghadapi tantangan transformasi digital serta reformasi pelayanan publik di daerah.

(Yyt)