Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen kuat untuk merawat kebebasan pers di daerah. Komitmen tersebut dibuktikan dengan rencana pengagendaan pertemuan reguler antara Gubernur, Wakil Gubernur, serta jajaran Pemprov NTB dan para mitra media, guna menciptakan ruang terbuka bagi insan pers dalam memberikan masukan dan saran bagi Pemprov NTB.
“Hubungan dengan media akan kita kelola dengan lebih baik nantinya,” jelas Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB, di sela-sela agenda retret kepala daerah di Magelang, Selasa (25/02/2025).
Miq Iqbal mengungkapkan bahwa pers akan selalu menjadi mitra strategis bagi Pemprov NTB. Oleh karena itu, Pemprov NTB akan memastikan kerja-kerja jurnalistik akan selalu dihormati dan didukung penuh.
“Insya Allah, saya sangat memahami spirit kebebasan pers dan saya akan rawat itu,” imbuhnya dengan tegas.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM., lebih jauh menjelaskan, berdasarkan arahan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, pada rapat pimpinan, seluruh Kepala OPD diminta untuk memperbaiki pola komunikasi publik sejak awal dan menginformasikan dengan baik segala bentuk kebijakan beserta pelaksanaannya.
Bahkan program, kegiatan, dan agenda pemerintahan harus terupdate secara langsung informasinya sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan benar dari sumber resmi.
“Pemberitaan melalui media sosial resmi perangkat daerah dan media/pers merupakan upaya menjaga kesamaan narasi dan substansinya serta untuk menghindari terjadinya simpang siur berita. Untuk itu, perlu dikoordinasikan melalui Dinas Kominfotik NTB,” jelasnya.
Dr. Najamudin Amy menekankan bahwa langkah ini sama sekali tidak bermaksud membatasi sumber berita. “Namun, perlu diselaraskan narasinya untuk kebutuhan diseminasi informasi. Karena memang sebaiknya para Kepala OPD membuat rilis secara resmi,” tandasnya.
Langkah Pemprov NTB ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama insan pers yang melihat komitmen tersebut sebagai sinyal positif bagi kemerdekaan pers di daerah.
(Yyt)
