- Media Analis Indonesia, Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2027 sebesar Rp2.921.059 per bulan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp2.673.861.
Kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha serta membuka peluang kerja yang lebih luas di NTB.
Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa penetapan UMP dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan pengupahan yang berlaku. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Menurut Ahsanul, Gubernur NTB menegaskan bahwa kenaikan upah tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian nominal, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup pekerja. Di sisi lain, kemampuan dunia usaha untuk terus berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan juga perlu menjadi perhatian.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul.
Ia menambahkan, Gubernur juga mencermati berbagai aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi. Aspirasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan UMP NTB 2027.
Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan mampu mengakomodasi harapan para pekerja dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kondisi perekonomian daerah.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan pekerja perlu diimbangi dengan penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja serta menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha semakin berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Gubernur NTB berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat, harmonis, dan berkeadilan.
Dengan kebijakan tersebut, pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih layak, sementara dunia usaha tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Dengan demikian, kemajuan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
(Yyt)