Media Analis Indonesia, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 harus mengutamakan optimalisasi fasilitas olahraga yang sudah tersedia. Pemerintah daerah diarahkan melakukan revitalisasi, renovasi, dan perbaikan venue yang ada dibandingkan membangun fasilitas baru yang membutuhkan anggaran besar.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal dalam High Level Meeting bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam menyukseskan PON XXII/2028.
Miq Iqbal mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan serta memperjelas peran dan kontribusi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung agenda strategis Provinsi NTB.
Terkait persiapan PON, ia meminta seluruh pemerintah daerah terlebih dahulu mengidentifikasi dan mengoptimalkan sarana olahraga yang telah dimiliki.
“Fokus kita memastikan bahwa venue yang dipakai adalah venue yang sudah ada. Venue yang sudah ada tinggal melakukan revitalisasi, renovasi, dan perbaikan. Jadi bukan membangun venue baru,” tegasnya.
Menurut Miq Iqbal, pembangunan fasilitas olahraga baru tetap dimungkinkan, tetapi diharapkan dilakukan oleh pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan.
Selain persiapan PON XXII/2028, High Level Meeting tersebut juga membahas penguatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), khususnya dalam penanganan sampah dan pemulihan lingkungan.
Gubernur menilai persoalan sampah dan kerusakan kawasan hutan membutuhkan komitmen bersama serta tindakan nyata dari seluruh pemerintah daerah.
Langkah yang didorong antara lain gerakan pembersihan sampah secara serentak di berbagai wilayah serta penanaman kembali pohon, terutama di kawasan yang rawan banjir. Program tersebut diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dan tidak hanya sebatas kegiatan seremonial.
Miq Iqbal juga mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan. Menurutnya, efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja pemerintah, melainkan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan aset yang sudah tersedia.
“Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah tidak adanya pemborosan. Kita harus memanfaatkan fasilitas dan barang yang sudah tersedia, kemudian mengoptimalkannya agar dapat digunakan secara maksimal,” jelasnya.
Mengenai pembiayaan, ia menyampaikan bahwa pembagian anggaran antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu dibahas lebih lanjut. Penentuan porsi anggaran nantinya akan mempertimbangkan kebutuhan, komitmen, serta kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah.
Sementara itu, Wali Kota Mataram sekaligus Ketua KONI Provinsi NTB, H. Mohan Roliskana, mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas sejumlah kegiatan awal, termasuk replikasi dan revitalisasi program yang dapat diterapkan di berbagai daerah.
Ia menyebutkan, sejumlah kegiatan telah direncanakan untuk dilaksanakan di beberapa kota sebagai langkah awal dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap terbangun kesamaan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan program prioritas pembangunan.
Sinkronisasi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON XXII/2028, tetapi juga mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Yyt)
