Media Analis Indonesia, Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya pengakuan terhadap karakteristik daerah kepulauan melalui penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026).
RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.
Dalam pembukaan sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan difokuskan pada pengakomodasian karakteristik dan kekhasan NTB dan NTT, khususnya sebagai daerah kepulauan dengan potensi pariwisata yang besar.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungannya terhadap penguatan pengaturan mengenai kekhasan daerah. Menurutnya, karakteristik suatu wilayah harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, hingga potensi pendapatan daerah.
Pengakuan terhadap karakteristik tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintahan dan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing daerah.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti. Keduanya menyoroti pentingnya pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Dalam pemaparannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dalam revisi undang-undang tersebut.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,” ujarnya.
Miq Iqbal kemudian menjelaskan bahwa NTB memiliki karakteristik geografis yang didominasi wilayah perairan. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, luas perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Sementara itu, luas daratan tercatat 20.153,15 kilometer persegi atau 40,87 persen.
NTB terdiri atas dua pulau utama, yakni Lombok dan Sumbawa, serta 403 pulau kecil dengan panjang garis pantai mencapai 2.992,52 kilometer.
Selain memiliki kekayaan sumber daya kelautan, NTB juga berada pada posisi geografis yang strategis. Selat Lombok merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Menurut Miq Iqbal, laut bagi NTB bukan sekadar pemisah antarpulau, melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi geografis sebagai daerah kepulauan juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait tingginya biaya pembangunan, distribusi logistik, transportasi, serta pemerataan pelayanan publik.
Ia menilai, besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kelautan NTB harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan pembiayaan yang memadai.

Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kelautan, lanjutnya, tidak cukup hanya mengandalkan promosi dan investasi. Diperlukan pula pembangunan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, Miq Iqbal mendorong penguatan kewenangan pemerintah daerah sekaligus peningkatan kapasitas fiskal agar NTB memiliki ruang yang lebih luas dalam mengelola dan mengembangkan potensi wilayahnya.
Ia juga mengusulkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk kemungkinan penerapan skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah. Namun, berbagai alternatif tersebut membutuhkan landasan hukum serta mekanisme pengaturan yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Miq Iqbal menekankan bahwa NTB dan NTT memiliki kedekatan geografis serta kepentingan pembangunan yang saling berkaitan. Sinergi kedua provinsi bersama Bali juga terus diperkuat melalui forum Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT (KRBNN).
“NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu,” ungkapnya.
Melalui revisi undang-undang tersebut, Miq Iqbal berharap karakteristik daerah kepulauan tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, terutama dalam penguatan kewenangan, dukungan fiskal, dan pembiayaan pembangunan.
Dengan demikian, kekayaan sumber daya kelautan dan potensi pariwisata NTB diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau kecil.
(Yyt)