Media Analis Indonesia.Mataram,,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data melalui finalisasi rancangan Dashboard Eksekutif NTB. Pembahasan rancangan akhir tersebut dilakukan dalam lokakarya di Hotel Lombok Raya, Rabu (19/8).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi mengubah cara kerja pemerintahan agar kebijakan semakin bertumpu pada bukti, fakta, dan data.
“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pengembangan NTB Satu Data, pemerintah melakukan validasi dan penyederhanaan data sektoral. Dari sekitar 1.961 dataset sebelumnya, kini menjadi sekitar 921 jenis data yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari duplikasi dan perbedaan definisi data.
Ahsanul juga menekankan pentingnya integrasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar kebijakan dapat dirumuskan secara lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.
Sementara itu, Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan rancangan Dashboard Eksekutif telah memasuki tahap akhir dan akan mendapat masukan sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.
Dashboard tersebut dirancang untuk menampilkan berbagai informasi strategis, seperti indikator kinerja perangkat daerah, capaian program, realisasi APBD, program prioritas, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, Program Strategis Nasional (PSN), serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dengan adanya dashboard ini, pimpinan daerah diharapkan dapat memantau kinerja, kondisi anggaran, pelaksanaan program, dan pelayanan masyarakat secara cepat melalui informasi yang ringkas dan terintegrasi.
Pemerintah Provinsi NTB berharap Dashboard Eksekutif menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan dan koordinasi, serta memastikan pembangunan daerah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(Yyt)
