Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD NTB. Dokumen tersebut menjadi pijakan penyusunan APBD 2027 dengan fokus pada percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan industri agromaritim.
Dokumen KUA-PPAS diserahkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Tambora, Mataram, Selasa (14/7/2026).
Mengawali penyampaiannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di NTB.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga membuka ruang lebih besar bagi percepatan program prioritas. Meski demikian, pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Umi Dinda juga menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.
“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, Pemprov NTB optimistis berbagai agenda nasional dan internasional akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kesuksesan Pocari Sweat Run Lombok 2026 dinilai memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan PON XXII Tahun 2028.
Adapun tema pembangunan APBD 2027 adalah “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”
“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.
Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 tetap memprioritaskan belanja wajib, belanja earmarked, serta program-program strategis daerah dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Rancangan KUA-PPAS yang memuat proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selanjutnya akan dibahas bersama DPRD NTB sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemprov NTB berharap pembahasan KUA-PPAS dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan daya saing ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTB.
(Yyt)
