Media Analis Indonesia, Lombok Timur, NTB – Sebuah kapal tidak dibangun untuk menghindari laut. Kapal dibangun untuk berlayar, menghadapi ombak, dan bersiap menghadapi badai. Pelayaran yang aman tidak hanya bergantung pada ketenangan laut, tetapi juga pada seberapa baik kapal itu dibangun, seberapa baik sistem navigasinya bekerja, dan seberapa baik awak kapal membaca situasi.
Demikian pula, pemerintah tidak dapat meramalkan atau mencegah semua masalah. Namun, mereka dapat memperkuat sistem mereka, mengantisipasi potensi risiko sejak dini, dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi ketika risiko tersebut terwujud.
Pesan ini disampaikan oleh Gubernur Tanzania Utara, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, pada pembukaan Lokakarya Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Tanzania Utara yang diadakan di Sembalun, Lombok Timur, pada hari Sabtu (8/8).
Acara yang diprakarsai oleh Inspektorat Provinsi NTB ini dihadiri oleh para asisten, kepala instansi regional, kepala biro, direktur dan wakil direktur rumah sakit, serta sekretaris kementerian dan instansi. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Regional NTB, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) NTB, dan para pembicara dari BPKP RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut gubernur, manajemen risiko bukan sekadar upaya untuk menghindari kesalahan. Lebih dari itu; manajemen risiko sangat penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan ketika setiap kebijakan memiliki konsekuensi dan ketidakpastian.
Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan harus mempertimbangkan risiko sejak awal. Risiko tidak hanya terkait dengan masalah hukum, tetapi juga dengan faktor politik, sosial, lingkungan, keuangan, dan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan program.
“Mengambil risiko” bukan berarti mengabaikan risiko. Para pemimpin tetap harus berani dalam mengambil keputusan, tetapi ini berarti mengambil risiko yang terukur dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disiapkan.
Apakah risiko-risiko tersebut dikelola dengan tepat?
Gubernur mengingatkan semua orang bahwa perangkat manajemen risiko sudah tersedia. Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki pedoman manajemen risiko melalui peraturan daerah.
Pertanyaan sebenarnya sekarang bukanlah apakah ada aturan, tetapi apakah aturan-aturan ini benar-benar telah mengubah cara kerja birokrasi.
Materi lokakarya BPKP mengungkapkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Praktik manajemen risiko di NTB belum menjadi proses yang terintegrasi sepenuhnya. Meskipun manajemen cenderung fokus pada daftar risiko dan Rencana Aksi Pengendalian (RTP), implementasi dan pemantauan efektivitasnya masih belum konsisten.
Selain itu, diyakini bahwa definisi risiko tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan risiko kritis yang secara langsung terkait dengan tujuan strategis.
BPKP mengingatkan bahwa buku catatan risiko hanya akan menjadi dokumen administratif jika tidak dibuat sebelum penilaian, tidak digunakan dalam rapat manajemen, tidak menjadi dasar penganggaran, dan tidak dipantau secara berkala.
Jadi pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah pemerintah benar-benar mengelola risiko, atau hanya mengelola dokumen-dokumen yang berkaitan dengan risiko?
Perbedaannya sangat besar.
Risiko dapat muncul sejak program dirancang.
Bagi para pemangku kepentingan risiko, pertanyaan yang perlu dijawab sejak awal adalah: Apa yang mungkin menyebabkan suatu program gagal?
Risiko tidak selalu muncul selama fase implementasi program. Risiko seperti tujuan yang salah, indikator yang tidak mencerminkan hasil, koordinasi yang buruk, kapasitas implementasi yang terbatas, dan anggaran yang tidak mendukung tujuan juga dapat berasal dari fase perencanaan.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan risiko harus meninjau program tersebut sejak awal. Sebelum kegiatan dimulai, potensi risiko, penyebabnya, besarnya dampak, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah-langkah mitigasi harus jelas.
Hal ini menjadi semakin penting karena program-program prioritas pemerintah seringkali melibatkan banyak lembaga pemerintah daerah. Meskipun OPD (Kantor Pengembangan Proyek) mungkin hanya mengawasi sebagian dari proses tersebut, keberhasilan program bergantung pada kerja sama antar lembaga daerah.
Sebagaimana ditekankan oleh BPKP, manajemen risiko regional harus mampu menghubungkan program dan indikator instrumen regional dengan tujuan pembangunan.
Ini berarti bahwa pemilik risiko tidak dapat hanya fokus pada tugas-tugas dalam unit kerja mereka sendiri. Mereka perlu memahami bagaimana setiap keputusan dan tugas berdampak pada tujuan pembangunan yang lebih besar.
Manajemen risiko tidak seharusnya menjadi budaya ketakutan.
Wakil Presiden NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya rasa aman bagi staf saat menjalankan tugasnya.
Ia mengatakan bahwa kepala cabang regional tidak hanya bertanggung jawab atas pencapaian kinerja tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada orang-orang yang mereka kelola. Para pejabat perlu bekerja dengan tekun, terutama dalam pengelolaan keuangan, tanpa menyerah pada rasa takut yang berlebihan.
Pesan ini melengkapi pandangan Gubernur. Manajemen risiko bukanlah alasan untuk menghentikan pengambilan keputusan.
Birokrasi perlu terus bergerak, tetapi dengan cara yang terencana.
Rasa takut yang berlebihan untuk mengambil risiko dapat menghambat organisasi dalam berinovasi. Sebaliknya, mengambil risiko tanpa perencanaan yang tepat dapat menyebabkan masalah yang sebenarnya dapat dicegah.
Yang kita butuhkan adalah keberanian yang terukur.
Dari Buku Catatan Risiko ke Budaya Risiko
Langkah selanjutnya bukan hanya membuat daftar risiko yang lebih komprehensif. Risiko harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan.
Risiko harus dibahas dalam rapat kepemimpinan, dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran, dipantau sepanjang program, dan diperbarui seiring perubahan situasi.
Manajemen risiko seharusnya merupakan proses berkelanjutan yang mencakup identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan.
Oleh karena itu, birokrasi perlu beralih dari model kerja reaktif ke model kerja prediktif.
Seorang pelaut tidak dapat menghentikan gelombang laut. Ia juga tidak dapat mencegah datangnya badai. Yang dapat ia lakukan hanyalah memastikan kapalnya dalam kondisi baik, navigasinya akurat, dan awak kapalnya siap menghadapi segala kemungkinan.
Pemerintah juga berpendapat demikian.
Program yang sukses bukanlah program yang bebas risiko. Program yang sukses adalah program di mana risiko diidentifikasi, diprioritaskan, dan dikelola sejak awal.
“Ukuran keberhasilan manajemen risiko bukanlah seberapa banyak risiko yang tercantum dalam dokumen, tetapi seberapa siap pemerintah ketika risiko-risiko tersebut benar-benar terjadi,” simpul gubernur yang dikenal luas sebagai Miq Iqbal.
(Ya)
