Media Analis Indonesia.Mataram,NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas tata kelola data melalui Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Kamis (18/6/2026).
Penguatan tata kelola data tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan Indeks Satu Data Indonesia sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak bertumpu pada banyaknya data yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan pada kualitas tata kelola, penerapan standar, serta bukti implementasi yang telah dijalankan.
“Evaluasi ini bukan menilai seberapa banyak data yang dimiliki pemerintah daerah. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana data tersebut dikelola dengan baik, memiliki standar yang jelas, didukung bukti pelaksanaan, serta benar-benar dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tegas Halik.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan predikat Sangat Baik pada Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2026. Sementara itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB didorong untuk meraih minimal predikat Baik.
Menurut Halik, pencapaian target tersebut memerlukan penguatan tata kelola internal, penyempurnaan regulasi, serta kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi komponen utama dalam proses evaluasi.
“Yang perlu diperkuat bukanlah menambah jumlah data baru, melainkan memastikan setiap data memiliki standar yang jelas, metadata yang lengkap, didukung regulasi yang memadai, serta disertai bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, masih ditemukan sejumlah tantangan yang dihadapi beberapa pemerintah kabupaten dan kota. Di antaranya, belum tersedianya regulasi daerah mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta belum terbentuknya tim pelaksana secara formal. Kondisi ini dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar tidak memengaruhi hasil evaluasi.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pendalaman terkait berbagai indikator penilaian SDI, mulai dari perencanaan dan penetapan data prioritas daerah, proses pengumpulan data oleh perangkat daerah, pemeriksaan standar data dan metadata statistik maupun geospasial, mekanisme penyebarluasan data, hingga penguatan kepemimpinan data melalui pemanfaatan, dukungan pembiayaan, serta pengelolaan data yang berkelanjutan.
Halik optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian Indeks Satu Data Indonesia apabila mampu memperkuat aspek administrasi, regulasi, dan tata kelola secara konsisten.
“Satu Data Indonesia bukan sekadar mengumpulkan data, melainkan membangun ekosistem tata kelola data yang berkualitas sebagai fondasi pengambilan kebijakan yang tepat, efektif, dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, kami optimistis target peningkatan Indeks Satu Data Indonesia dapat dicapai bersama,” pungkasnya.
(Yyt)
