Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kian serius memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Melalui peluncuran program Ruang Bersama Indonesia, sinergi lintas sektor digencarkan hingga ke tingkat desa.
Gubernur NTB, Dr. H. L. Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persoalan perempuan dan anak tidak bisa dipandang sebelah mata; berbagai masalah sosial seperti narkoba hingga pernikahan dini kerap berakar dari pola asuh yang dipengaruhi kemiskinan.
“Pemprov berkomitmen melakukan yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak di NTB,” ujarnya di Pendopo Gubernur, Mataram, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, langkah konkret dimulai dari pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya; termasuk perhatian pada keluarga pekerja migran yang rentan ditinggalkan. Program KUR PMI, kata dia, tidak hanya membantu biaya keberangkatan, tetapi juga menyediakan skema tabungan agar pekerja migran bisa mandiri setelah kontrak berakhir.
Di sisi lain, reformasi birokrasi juga dilakukan; penggabungan DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial serta pembentukan direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa Ruang Bersama Indonesia merupakan gerakan kolaboratif dari pusat hingga desa; melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Inisiatif ini lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto; tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus bersinergi,” tegasnya.
Program ini dirancang sebagai platform kolaborasi berbasis akar rumput; melibatkan pendamping desa, tenaga kesejahteraan sosial, aparat keamanan, hingga organisasi masyarakat. Perempuan desa pun didorong menjadi motor penggerak perubahan sosial.
Tak hanya itu, penguatan peran PKK dan Posyandu juga menjadi fokus; sebagai ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Kolaborasi turut diperluas dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet.
Untuk mempermudah pelaporan kasus kekerasan, KemenPPPA juga mengoptimalkan layanan SAPA 129; sebagai kanal pengaduan terpadu yang mudah diakses masyarakat.
“Kami ingin masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana; SAPA 129 hadir sebagai solusi,” ujar Menteri Arifah.
Ia juga mengapresiasi capaian NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak dalam beberapa tahun terakhir; sekaligus menilai komitmen kuat pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program perlindungan.
Peluncuran Ruang Bersama Indonesia ini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045; dengan harapan mampu menciptakan masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara.
“Kami berharap NTB bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelesaikan persoalan perempuan dan anak secara kolektif dan berkelanjutan,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah penghargaan juga diserahkan kepada institusi yang berkomitmen dalam perlindungan perempuan dan anak; di antaranya Kejati NTB, Ditreskrimum Polda NTB, Universitas Mataram, serta LPA Kota Mataram.
(Yyt)
