Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah pembangunan dengan fokus tajam pada pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola pemerintahan; langkah ini menjadi fondasi menuju visi besar “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti bahwa lebih dari 10 persen masyarakat NTB masih berada di garis kemiskinan; bahkan sekitar 2 persen tergolong kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan, mimpi menjadikan NTB mendunia tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan yang merata.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya.
Iqbal mengingatkan, pembangunan yang hanya mengejar kecepatan berisiko meninggalkan kelompok rentan; akibatnya, fondasi pembangunan menjadi rapuh. Karena itu, Pemprov NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 serta penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit.
Fokus pembangunan pun diarahkan dari desa; sebagai ujung tombak, pemerintah mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa dan tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan serta irigasi. Program Desa Berdaya menjadi motor utama; sebanyak 40 desa prioritas mendapat lebih dari Rp1 miliar per desa, sementara 257 desa lainnya disentuh melalui program tematik berbasis kebutuhan.
Pendekatan bottom-up diterapkan agar setiap program tepat sasaran; hasilnya mulai terlihat di sektor pertanian dengan meningkatnya nilai tukar petani dari 123 menjadi 134.
“Ketika nilai tukar petani naik; kemiskinan turun—di situlah jalan paling nyata,” ujar Iqbal.
Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi NTB; didukung investasi strategis mencapai Rp1,3 triliun.
Tak hanya itu, sebagai daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB memperkuat perlindungan menyeluruh bagi PMI; mulai dari skema zero cost, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga pendampingan usaha pasca-penempatan.
Di sisi tata kelola, langkah berani diambil dengan melunasi utang daerah sebesar Rp632 miliar; keputusan ini membuat NTB kini memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi dan penataan BUMD, termasuk penguatan Bank NTB Syariah.
“Lebih baik memulai dari nol daripada dari minus,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyebut Musrenbang 2026 sebagai forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan 2027; forum ini menghimpun 864 usulan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga DPRD.
Mengusung tema transformasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, industri agromaritim, dan pariwisata berkelanjutan; Musrenbang menghasilkan kesepakatan penting, termasuk 13 indikator makro pembangunan serta prioritas program dan pendanaan.
Di sisi fiskal, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai kinerja anggaran NTB cukup baik; namun, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tantangan, terutama dalam menutup tax gap yang belum tergarap optimal.
Pemerintah pun mendorong penguatan investasi, ekspor, dan sektor usaha termasuk UMKM; langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan sinergi pusat dan daerah serta dukungan dunia usaha; NTB optimistis mampu keluar dari jerat kemiskinan, memperkuat daya saing, dan melangkah menuju masa depan yang makmur, inklusif, dan mendunia.
(Yyt)
