Media Analis Indonesia.Lombok Tengah, NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem dan stunting di daerah. Pesan, tersebut disampaikan saat memulai rangkaian Safari Ramadan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di Aula Kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Iqbal menyoroti posisi NTB yang hingga kini masih masuk dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut terjadi karena selama ini program penanganan kemiskinan sering berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering berjalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak; tidak ada orkestrasi dan kolaborasi yang solid,” tegas Iqbal.
Ia meminta para pendamping desa tidak memulai program dari nol; melainkan merangkul berbagai elemen yang sudah aktif di masyarakat seperti kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Karang Taruna.
Menurutnya, pendekatan yang paling efektif adalah dengan memahami langsung kondisi warga dari pintu ke pintu atau per kepala keluarga. Cara ini dinilai penting untuk memetakan akar persoalan yang dihadapi masyarakat; mulai dari kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat pendidikan, hingga persoalan gizi.
Iqbal menjelaskan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah memberikan perlindungan sosial agar masyarakat memenuhi standar hidup layak; kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan setiap keluarga miskin ekstrem mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.
“Sekarang logikanya harus kita balik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG); kebutuhan telur saja masih 87 persen didatangkan dari luar daerah. Ini peluang besar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB juga meninjau langsung kondisi warga serta menyerahkan bantuan kepada anak-anak stunting dan keluarga miskin ekstrem di Desa Barebali. Pemerintah Provinsi NTB turut menyalurkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui BAZNAS NTB sebagai bagian dari intervensi nyata pemerintah daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Barebali, Salbi, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa. Saat ini tercatat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pihak desa mengusulkan pemekaran wilayah menjadi tiga desa persiapan, yakni Barebali Timur, Barebali Barat, dan Wira Surya.
“Berkas usulan pemekaran saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi. Kami berharap dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dapat dipercepat demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
(Yyt)
