Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tancap gas memperkuat ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim melalui Kick Off Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Annual Working Plan (AWP) 2026. Langkah strategis ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi RPJMD 2025–2029: “Bangkit Bersama Menuju Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
Sebagai daerah kepulauan yang rawan gempa, banjir, kekeringan, hingga letusan gunung api; NTB dituntut memiliki sistem mitigasi yang terukur dan berbasis risiko. Penguatan tersebut kini dipacu lewat kolaborasi bersama Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia–Indonesia untuk manajemen risiko bencana.
Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah; melainkan kerja bersama yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, serta mitra pembangunan. Dengan perencanaan matang, risiko bisa ditekan; kerugian ekonomi berkurang; dan kualitas hidup masyarakat meningkat.
Kolaborasi dengan SIAP SIAGA yang terjalin sejak 2021 telah memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, hingga tata kelola risiko yang lebih terintegrasi. Program ini juga mendorong adaptasi berbasis ekosistem, konservasi, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan.
Tak hanya soal keselamatan, pengurangan risiko bencana dinilai berdampak langsung pada iklim investasi. Risiko yang lebih terkendali membuat NTB semakin menarik bagi investor; terutama di sektor pariwisata dan energi terbarukan.
Dukungan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) turut memperkuat kemitraan ini. First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, Catherine Meehan, menyebut penyelarasan RKT SIAP SIAGA dengan RKPD provinsi dan kabupaten sebagai langkah krusial agar investasi bersama tepat sasaran dan berkelanjutan.
Program ini juga mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI); sekaligus menghubungkan agenda adaptasi iklim, pengurangan risiko bencana, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ketangguhan, menurut Catherine, bukan sekadar sistem; tetapi memastikan kelompok rentan dilibatkan dan dilayani secara inklusif.
Sementara itu, Team Leader SIAP SIAGA Lucy Dickinson menekankan bahwa Kick Off AWP 2026 bukan sekadar seremoni; melainkan momentum memastikan setiap dukungan benar-benar memperkuat sistem dan kapasitas pemerintah daerah agar mandiri memimpin agenda ketangguhan.
Forum ini turut membahas prioritas 2026; mulai dari penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan, peningkatan sistem data risiko, hingga layanan inklusif bagi kelompok rentan. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur BPBD, Bappeda, OPD teknis, forum PRB, unit layanan disabilitas, serta mitra pembangunan.
Pemprov NTB berharap kolaborasi ini menjadi fondasi pembangunan jangka panjang; menjadikan ketangguhan bencana dan adaptasi iklim sebagai kekuatan strategis menuju NTB yang makmur dan mendunia.
(Yyt)
