Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Perubahan iklim kini menjadi kenyataan yang tak terhindarkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); salah satu dampak paling nyata adalah kenaikan muka air laut yang mulai mengganggu akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga kehidupan sosial masyarakat. Mataram, 21 Oktober 2025.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Australia melalui Program SKALA, serta UNDP Indonesia, meluncurkan studi dan Dashboard Sistem Pendukung Keputusan untuk memetakan dampak dan menyusun kebijakan berbasis data.
Dalam peluncuran yang digelar di Bappeda NTB, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyebutkan bahwa 46 dari 106 desa miskin ekstrem di NTB berisiko terdampak dalam lima tahun ke depan. “Banjir besar di Mataram Juli lalu adalah bukti bahwa ini bukan sekadar ancaman, tapi realitas yang sudah terjadi,” ujarnya.
Studi ini merupakan langkah awal penguatan kebijakan daerah yang responsif terhadap perubahan iklim; mengintegrasikan data spasial, analisis sosial ekonomi, dan pendekatan digital dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.
Deputi Bappenas, Maliki, menekankan pentingnya data dalam merumuskan kebijakan yang adaptif. Sementara itu, Perwakilan Pemerintah Australia, Simon Flores, menyebut kolaborasi ini sebagai wujud nyata dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Dengan peluncuran ini, NTB berkomitmen menjadi percontohan nasional dalam penanganan perubahan iklim berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
(Yyt)
