Media Analis Indonesia.Mataram, NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025, Rabu (11/9/2025), bertempat di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola data daerah yang akurat, terbuka, dan terstandar sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia.
Acara peluncuran dihadiri oleh Pj. Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal; Kepala Bappeda NTB; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB; Kepala Dinas Kominfotik NTB; jajaran pimpinan perangkat daerah; serta mitra pembangunan, termasuk Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar).
Peluncuran Buku Metadata ini mendukung implementasi kebijakan nasional Satu Data Indonesia (SDI), sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).
Metadata: Lebih dari Sekadar Administrasi
Penyusunan metadata bukanlah kegiatan administratif semata. Metadata berfungsi sebagai jaminan kualitas data; menjelaskan definisi, metodologi, cakupan, hingga kode referensi setiap set data yang diproduksi oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan adanya metadata, data yang dihasilkan tidak hanya tercatat tetapi juga dapat dipahami, dibandingkan, dan dimanfaatkan secara konsisten oleh berbagai pihak.
Dalam konteks pembangunan, metadata memainkan peran strategis untuk:
Mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (evidence-based planning);
Mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran program akibat perbedaan data antarinstansi;
Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
Mendorong partisipasi publik melalui keterbukaan data yang terstandar.
Mendukung Visi NTB 2025–2045.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, menegaskan bahwa peluncuran buku metadata ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pencapaian target kinerja RPJMD NTB 2025–2029. Dokumen tersebut juga menjadi momentum awal transformasi tata kelola data yang modern dan adaptif.
“Ke depannya, metadata ini akan menjadi panduan bagi OPD dalam memproduksi data untuk perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTB,” ujarnya.
Ia menambahkan, metadata yang lengkap dan kredibel menjadi basis penting dalam mendukung visi jangka panjang RPJPD NTB 2025–2045, terutama pada agenda besar seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia.
921 Set Data Siap Ditingkatkan
Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 merupakan hasil kolaborasi Forum Satu Data NTB, yang melibatkan Bappeda sebagai koordinator; Diskominfotik sebagai walidata; BPS sebagai pembina data; serta OPD sebagai produsen data. Dokumen ini memuat 921 jenis data daerah yang mencakup:
Data sektoral rutin,
Data pendukung IUP,
Data Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Data prioritas nasional.
Setiap set data telah dilengkapi metadata yang menjelaskan asal-usul, metode pengumpulan, standar yang digunakan, hingga mekanisme verifikasi; memastikan data yang dihasilkan bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Manfaat Metadata untuk Semua Kalangan
Meski tidak selalu tampak secara langsung, manfaat metadata sangat terasa dalam praktik pembangunan. Di antaranya:
Masyarakat dapat mengakses informasi pembangunan secara terbuka melalui portal data daerah;
Akademisi dan peneliti mendapatkan basis data terpercaya untuk riset dan inovasi;
Media memperoleh sumber data valid untuk peliputan yang akurat;
Pelaku usaha memanfaatkan data terstandar untuk analisis pasar dan perencanaan investasi.
Metadata memastikan perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran dan inklusif, terutama untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini kurang terakomodasi.
Komitmen SKALA untuk Tata Kelola Data Inklusif
Program SKALA, sebagai mitra pembangunan, memberikan dukungan penuh dalam proses penyusunan metadata, termasuk melalui fasilitasi teknis dan penguatan kapasitas aparatur daerah.
Team Leader Program SKALA menegaskan:
“Nilai dari data tidak hanya terletak pada angka, tetapi pada bagaimana data mampu meningkatkan kepercayaan dan memperkuat kebijakan agar berdampak nyata pada kehidupan masyarakat. Dengan adanya metadata yang memastikan kualitas data, NTB berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.”
Dukungan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Australia dan Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Menuju Tata Kelola Data Daerah yang Lebih Baik
Peluncuran Buku Metadata bukanlah akhir, melainkan awal dari transformasi besar dalam tata kelola data di NTB. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan:
Metadata diperbarui secara berkala dan adaptif terhadap dinamika;
Praktik baik ini direplikasi ke seluruh kabupaten/kota di NTB;
Masyarakat semakin aktif dalam menggunakan data untuk kepentingan publik dan inovasi;
NTB menjadi role model penguatan Satu Data daerah di tingkat nasional.
Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan harapan besar agar buku metadata ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam mengumpulkan dan menggunakan data secara konsisten untuk mendukung perencanaan dan kebijakan yang lebih tepat.
Ia menutup kegiatan dengan ajakan penuh semangat:
“Mari kita terus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan data yang berkualitas; bersama-sama kita menuju NTB yang makmur dan mendunia.”
Dengan peluncuran Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025, NTB mempertegas posisinya sebagai pelopor dalam penguatan tata kelola data daerah di Indonesia. Data yang akurat, terbuka, dan terstandar bukan sekadar kumpulan angka, melainkan fondasi kokoh untuk pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
(Yyt)
