Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara mendadak di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, pada Jumat (11/7/2025). Rapat darurat ini digelar sebagai respons atas tren kenaikan inflasi yang mulai mengkhawatirkan; meskipun masih dalam koridor target nasional, angka inflasi NTB telah masuki zona kuning.
#Inflasi NTB Lampaui Rata-Rata Nasional
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB per Juni 2025 mencapai 2,51%; angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di 1,87%. Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. H. Lalu Wirajaya Kusuma, mengungkapkan bahwa provinsi ini mengalami kecenderungan kenaikan sejak Maret 2025.
“Kita mengalami kecenderungan kenaikan sejak Maret; penyumbang utama inflasi ini berasal dari kelompok bahan pangan bergejolak, terutama tomat, minyak goreng, dan angkutan udara,” ungkap Wirajaya dalam laporannya.
#Peringatan Keras dari Penjabat Sekda
Rapat yang dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, dihadiri oleh para pemangku kepentingan strategis, termasuk Kepala BPS NTB, Kepala Bulog NTB, Deputi Bank Indonesia NTB, serta perwakilan dari kabupaten/kota seperti Sekda KSB, Sekda Loteng, Sekda KLU, Sekda Lotim, Kota Mataram, dan Dompu.
Dalam arahannya, Pj Sekda NTB memberikan peringatan keras terkait kondisi inflasi yang kian mengkhawatirkan.
“Inflasi kita sudah di zona kuning, menjelang merah; kita harus siaga, dan yang utama: jangan hanya sibuk rapat, tapi perkuat kerja nyata di lapangan,” tegas Faozal dengan nada serius.
#Tuntutan Aksi Konkret di Lapangan
Pj Sekda menuntut monitoring harian harga secara aktif dan turun langsung ke pasar. Ia meminta Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Dinas Perdagangan untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Karo Ekonomi dan Kadis Perdagangan harus turun ke pasar, cek langsung; kita harus pastikan, apakah benar masyarakat kita tidak bisa beli tomat, cabai, atau minyak? Kalau inflasi gara-gara tomat, harus kita kaji serius,” tambahnya.
Faozal juga menyoroti kelemahan fundamental dalam rantai pasok pangan yang menurutnya menjadi titik lemah yang sering luput dari perhatian.
“Saya tidak ahli teknisnya, tapi saya tahu bahwa rantai pasar dan distribusi kita perlu dibenahi; dari produksi ke pasar harus kuat, agar harga tetap stabil dan terjangkau,” ungkapnya.
#Pembentukan TPID Tangguh di Daerah
Pj Sekda meminta agar kabupaten/kota membentuk TPID yang benar-benar aktif dan tangguh di lapangan, bukan hanya di ruang rapat.
“Di kabupaten kota bentuk TPID yang kuat yang tidak hanya rapat tapi harus kuat di lapangan,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Pj Sekda mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama dalam menekan inflasi yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemprov tidak bisa sendiri tapi dengan kolaborasi bersama kabupaten kota, insya Allah kita kuat,” jelasnya.
#Faktor Penyebab Lonjakan Inflasi
Menurut analisis Kepala Biro Perekonomian, naiknya harga tomat disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu sehingga memengaruhi produksi. Sementara itu, harga minyak goreng dan angkutan udara lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat.
“Memang karena kondisi cuaca menjadi salah satu faktor kenapa harga tomat melonjak naik, serta minyak goreng dan angkutan udara,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menandai langkah serius Pemprov NTB dalam menghadapi ancaman inflasi yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi regional dan daya beli masyarakat.
(Yyt)
