Media Analis Indonesia, Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengendalian inflasi nasional. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, NTB berhasil mempertahankan posisinya dalam jajaran 10 provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, Selasa 2 Juli 2024.
Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, yang hadir didampingi jajaran Forkopimda dan pejabat terkait di Pendopo Gubernur NTB, menyambut baik capaian ini.
“Alhamdulillah, NTB kembali meraih TPID Awards sebagai Provinsi berkinerja terbaik 2024. Per Mei 2024, inflasi NTB tercatat sebesar 2,84% dengan pertumbuhan ekonomi 5,11%, salah satu yang terbaik di Indonesia,” ungkap Hassanudin dengan bangga.
Rakor yang mengusung tema “Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024” ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Dalam paparannya, Tomsi Tohir mengungkapkan perkembangan positif terkini. “Angka inflasi di bulan Juni turun menjadi 2,51% dari 2,84% di bulan sebelumnya. Ini pencapaian yang sangat baik, meski belum menyamai capaian September 2023 yang mencapai 2,28%,” jelasnya.
Keberhasilan NTB dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global patut diapresiasi. Dr. Lalu Suparman, ekonom dari Universitas Mataram, menilai prestasi ini sebagai hasil dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha. “Koordinasi yang intensif antara TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dengan berbagai stakeholder menjadi kunci keberhasilan NTB,” ujarnya.
Salah satu strategi unggulan NTB adalah program “Gempar” (Gerakan Membangun Pasar Rakyat) yang berhasil menstabilkan harga pangan di tingkat konsumen. Selain itu, inovasi teknologi pertanian dan penguatan rantai pasok juga berkontribusi signifikan dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.
Namun, di balik prestasi ini, Hassanudin mengingatkan bahwa tantangan ke depan masih besar. “Kita harus tetap waspada terhadap potensi gejolak harga, terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru. Koordinasi dan antisipasi harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Risky Destiana, menekankan pentingnya menjaga momentum ini. “Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam berbelanja cerdas dan mendukung produk lokal,” ujarnya.
Prestasi NTB ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi provinsi lain dalam upaya pengendalian inflasi nasional. Dengan menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, NTB tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga pada kestabilan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah ini menjadi momentum penting bagi NTB untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan ekonomi daerah, sekaligus membuktikan bahwa daerah ini mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
(Yyt)
