Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8).
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi penuh ketidakpastian. Karena itu, pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis.
Menurutnya, kekuatan fiskal daerah harus dibangun melalui kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.
“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.
Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan. Pembangunan, kata dia, tidak dapat dirancang dengan asumsi bahwa satu persoalan akan segera selesai karena tantangan baru akan selalu muncul.
“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu, tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.
Dalam kerangka tersebut, Miq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.
KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan sejumlah fokus utama, yakni transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menurut Miq Iqbal, arah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB agar tidak bergantung pada satu sektor.
“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, pemerintah mengarahkan pembangunan pada konsep quality tourism. Orientasinya tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga meningkatkan lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Gubernur menegaskan, salah satu capaian penting yang harus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban telah diselesaikan.
“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.
Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya.
“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.
“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah dan menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal turut menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifes penumpang.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak serta berharap proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTB, tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran selesai tepat waktu, melainkan memastikan APBD benar-benar bekerja untuk menjaga kesehatan fiskal, membiayai prioritas pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
(Yyt)
