Media Analis Indonesia.Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, memaparkan strategi besar pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya dalam pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Program yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu langsung mendapat respons positif dari Menteri Desa. Yandri menilai pendekatan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang diterapkan NTB berpotensi menjadi model nasional dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik; pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Yandri.
Ia menegaskan, kementeriannya siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB; termasuk melibatkan sektor swasta, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa.
Menurut Yandri, Kementerian Desa memiliki jaringan sekitar 500 perusahaan nasional yang akan didorong membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga menyatakan kesiapannya menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang akan digelar di Mataram pada 16 April 2026 bersama Menteri Sosial Republik Indonesia.
Strategi Desa Berdaya
Dalam pemaparannya, Miq Iqbal menjelaskan bahwa Desa Berdaya menjadi strategi utama NTB untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Program ini tidak sepenuhnya menciptakan kebijakan baru; melainkan mengintegrasikan berbagai program yang sudah berjalan agar bergerak secara terpadu di tingkat desa.
“Kami tidak membuat program baru dari nol; yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja lebih efektif di desa,” jelasnya.
Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Badan Amil Zakat Nasional.
Selain itu, Pemprov NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung melalui pendamping mandiri yang dibiayai pemerintah provinsi; bekerja bersama pendamping desa yang telah bertugas di lapangan.
Intervensi program dilakukan dalam dua level sekaligus, yakni pada tingkat keluarga dan tingkat desa.
“Sekitar 60 persen warga miskin ekstrem masih produktif dan bisa diberdayakan melalui program ekonomi; sementara sisanya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial berkelanjutan,” ujar Miq Iqbal.
Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan
Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal.
Setiap desa diarahkan memiliki komoditas unggulan, seperti desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Menurut Miq Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung langsung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi berkelanjutan.
Salah satu peluang besar adalah program nasional Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dari daerah.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton; desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegasnya.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang memprioritaskan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Dalam sistem ini, koperasi desa dan BUMDes akan berperan sebagai penghubung antara produksi desa dengan distribusi pasar di tingkat kabupaten hingga provinsi.
Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi
Miq Iqbal menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa juga menjadi strategi penting untuk menahan laju urbanisasi sekaligus menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Menurutnya, banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali; desa kehilangan penduduk produktif karena minimnya peluang ekonomi.
Karena itu pembangunan desa harus mampu menghadirkan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat; ketika desa berkembang, banyak persoalan sosial bisa diselesaikan dari akarnya,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
(Yyt)
