Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Di tengah meningkatnya tensi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman dan terus berada dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan kepastian tersebut berdasarkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB serta laporan resmi kementerian terkait.
Data resmi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat, sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB saat ini berada di Timur Tengah; terdiri atas 144 orang di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait. Mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari jasa layanan personal dan domestik hingga konstruksi, industri pengolahan, pertambangan, serta kesehatan dan sosial.
“Seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada di zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” tegas Ahsanul.
Tak hanya PMI, Pemprov NTB juga memantau 1.415 jamaah umrah asal NTB yang diberangkatkan sejak 19 Februari 2026 melalui Lombok International Airport. Hingga awal Maret, sebanyak 43 jamaah telah kembali ke Indonesia; sementara 1.372 jamaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan dilaporkan aman serta menjalankan ibadah dengan lancar.
Kepulangan jamaah dijadwalkan mulai 7 Maret 2026, sesuai masa tinggal program umrah rata-rata 9–12 hari. Pemerintah daerah memastikan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri terus dilakukan guna mengantisipasi perkembangan situasi.
Pemprov NTB menegaskan, seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI dan KJRI setempat. Mekanisme respons cepat juga telah disiapkan apabila terjadi eskalasi situasi.
“Kami memahami kekhawatiran keluarga di NTB; namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah akan terus menyampaikan perkembangan secara resmi,” ujarnya.
Pemprov NTB pun mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta merujuk pada sumber resmi pemerintah. Keselamatan warga NTB di luar negeri, ditegaskan Ahsanul, menjadi prioritas utama.
(Yyt)
