Media Analis Indonesia, Mataram, NTB – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam percepatan penurunan angka stunting di NTB. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting bersama mitra kerja di Mataram, Rabu (03/12/2025).
Dalam paparannya, Umi Dinda membeberkan perkembangan terbaru kondisi stunting di NTB. Dua kabupaten kini masuk zona hijau, yakni Lombok Barat dan Sumbawa; sementara Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada dalam zona merah dan diminta memperkuat upaya penanganan.
“Kita tidak boleh menutup-nutupi data. Dengan mengetahui kondisi sebenarnya, kita bisa bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun; yang kuning jangan sampai merah; dan yang merah harus berusaha naik,” tegasnya.
Umi Dinda menekankan bahwa penanganan stunting bukan bagian dari kampanye politik, melainkan gerakan bersama untuk menyelamatkan generasi masa depan NTB menuju Generasi Emas 2045. Ia juga mengapresiasi kontribusi TNI, Polri dan instansi vertikal lainnya melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yakni intervensi gizi 90 hari dengan dukungan Rp15.000 per hari. Program ini menuntut komitmen besar dari orang tua yang harus menyediakan sekitar Rp1,3 juta per anak selama periode intervensi.
Meski demikian, ia mengakui angka tersebut masih berat bagi masyarakat berpenghasilan UMR. Karena itu, intervensi pemerintah perlu diperkuat partisipasi masyarakat dan berbagai inisiatif komunitas. “Partisipasi masyarakat menjadi solusi nyata dan berkelanjutan, karena kita tidak pernah bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahunnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga pendidikan, ekonomi keluarga dan kondisi sosial. Intervensi berbasis spasial disebut penting agar program lebih tepat sasaran.
Umi Dinda turut menyampaikan apresiasi kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi wanita dan para pendamping di lapangan. Menurutnya, masih banyak keluarga yang memerlukan pendampingan intensif. Seragam yang dikenakan para peserta, katanya, menjadi simbol komitmen untuk hadir mendampingi ibu dan anak di daerah terpencil.
Ia juga menyoroti kisah para ibu yang menjadi orang tua tunggal atau menghadapi kondisi keluarga tidak ideal. Pemerintah hadir memberi dukungan, namun keluarga tetap memegang peran utama. Ia berharap para ayah semakin aktif mendampingi istri dan anak.
Menutup sambutannya, Umi Dinda mengingatkan semua pihak agar tidak cepat puas. “Kita harus terus mengejar standar yang lebih baik; bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi menjadi provinsi yang mampu menunjukkan kemajuan lebih cepat,” ujarnya.
Memasuki Desember, ia menekankan bahwa waktu evaluasi program semakin terbatas sehingga seluruh rencana penurunan stunting tahun 2025 harus segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya.
(Yyt)
