Media Analis Indonesia, Mataram, NTB — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB Kesatu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (24/11/2025).
“APBD 2026 harus benar-benar membawa keberpihakan dan kemanfaatan bagi masyarakat NTB,” tegasnya.
Wagub yang akrab disapa Umi Dinda menuturkan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah teknis dalam proses penyusunan anggaran agar pembangunan di NTB dapat berjalan konsisten. Fokus utama APBD 2026 diarahkan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan.
“Penguatan ketahanan pangan harus terus dipacu agar NTB dapat menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya.
Selain aspek sosial dan ekonomi, pemerintah juga memberikan perhatian pada pengembangan ekosistem industri berbasis agro-maritim serta peningkatan kualitas pariwisata. Menurut Umi Dinda, potensi geografis dan daya tarik wisata NTB sangat besar sehingga perlu ditata secara terukur dan berkelanjutan.
“Pariwisata NTB harus dapat bersaing dengan destinasi internasional melalui peningkatan fasilitas dan kemudahan akses,” tambahnya.
Dalam pemaparannya, ia juga membeberkan gambaran umum postur APBD 2026, di mana pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp5,64 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,75 triliun. Defisit anggaran akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Menutup sambutannya, Umi Dinda berharap APBD 2026 mampu menjadi instrumen fiskal yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.
“Semoga APBD 2026 menjadi instrumen untuk mengantarkan NTB menuju daerah yang lebih makmur dan berdaya saing,” pungkasnya.
(Yyt)
