“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron di hadapan awak media.Pernyataan Nusron ini keluar setelah penyidik KPK membeberkan temuan mencengangkan dari OTT yang berawal dari sengketa pemecahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 106,3 miliar, menjadikannya salah satu temuan terbesar dalam sejarah OTT yang sebagian besar ditemukan dalam koper merah berlabel inisial pejabat tinggi ATR/BPN. Fakta paling krusial, penyidik KPK sebelumnya menetapkan empat pihak swasta yakni ARF, ERW, FAZ, dan MF sebagai tersangka yang terafiliasi langsung sebagai "orang kepercayaan menteri". Dalam konferensi pers KPK, mencuat dugaan kuat bahwa aliran dana dari koper-koper merah tersebut dipersiapkan untuk membiayai acara muktamar sebuah ormas besar di Jawa Timur pada Agustus lalu. Alih-alih mengklarifikasi tudingan sensitif soal koper merah dan aliran dana miliaran rupiah tersebut, Nusron justru mengalihkan narasi pada komitmen kelembagaan. Ia menegaskan bahwa kerja sama pemberantasan korupsi antara ATR/BPN dengan KPK yang ia klaim telah diinisiasinya sejak 22 Oktober 2025, tidak akan terhenti oleh kasus ini. "Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK)," tutur Nusron menegaskan posisinya.
Nusron Wahid berharap kasus hukum yang tengah membelit para pejabat dan orang dekatnya ini bisa menjadi tamparan keras untuk memperbaiki tata kelola birokrasi pertanahan. Kasus suap HGB ini sebelumnya juga mengonfirmasi kajian KPK terkait adanya potensi pungutan liar hingga 5.500 persen dari tarif resmi di ATR/BPN.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.Untuk meredam kepanikan publik akan lumpuhnya layanan birokrasi pasca-OTT, Nusron menggaransi bahwa seluruh program percepatan layanan akan tetap dieksekusi sesuai target. “Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Nusron Wahid memungkasi keterangannya. (TAG)
