, Media Analis Indonesia.Mataram,NTB – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menegaskan seluruh aparatur pemerintah harus memiliki pemahaman, visi, dan arah gerak yang sama dalam mendukung triple agenda pembangunan yang menjadi fokus Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Iqbal-Dinda.
Tiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” kata Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh Pejabat Eselon II lingkup Pemprov NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, pola kerja birokrasi saat ini harus berbasis kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program mampu memberikan dampak nyata.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan, bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” ujarnya.
Desa Berdaya Harus Melahirkan Perubahan Nyata
Abul Chair secara khusus menyoroti program Desa Berdaya yang menjadi salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di NTB.
Ia menegaskan, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.
“Jangan sampai yang dihitung hanya berapa kali kita datang atau berapa uang yang sudah dihabiskan. Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” tegasnya.
Menurut Abul Chair, bantuan yang disalurkan melalui program Desa Berdaya harus menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap program wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.
Pengawasan Anggaran Dilakukan Sejak Awal
Terkait penggunaan anggaran, Sekda memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi dimulai sejak tahap perencanaan.
Inspektorat dilibatkan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan, mulai dari verifikasi usulan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan program di lapangan.
“Pengawasan itu bukan di ujung setelah kegiatan selesai. Sejak pra-perencanaan, perencanaan, penyaluran bantuan hingga pelaksanaannya terus dipantau. Jadi, pengawasan merupakan bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” katanya.
Ia menambahkan, aspek paling krusial dalam pengawasan adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Pastikan usaha yang dijalankan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan proposal yang telah diajukan,” ujarnya.
Desa Berdaya Jadi Pengungkit Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Meski bantuan Desa Berdaya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menegaskan program tersebut tidak bekerja sendiri dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, Desa Berdaya merupakan salah satu instrumen strategis yang akan diperkuat oleh berbagai program intervensi pemerintah lainnya.
“Pemerintah memiliki banyak program intervensi. Desa Berdaya adalah salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” katanya.
Di akhir arahannya, Sekda NTB meminta seluruh pejabat Eselon II memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan program pembangunan daerah.
Sinergi antar-OPD dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan target pembangunan dan program prioritas Gubernur NTB Muhamad Iqbal serta Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah kunci agar seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” pungkasnya.
(Yyt)
