Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam sambutannya mengungkapkan, hingga Agustus 2024, sebanyak 173 daerah telah berkomitmen untuk menerapkan aplikasi Puja Indah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah masing-masing. Komitmen tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan yang dilakukan pihaknya untuk mendorong peningkatan inovasi di daerah melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

“Puja Indah merupakan wujud konkret komitmen kami mendorong daerah meningkatkan inovasi guna menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Yusharto dalam kegiatan Bimtek Penerapan Aplikasi Puja Indah Tahun 2024 di Hotel Grand Orchardz, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Puja Indah dirancang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik. Adapun Puja Indah menyediakan 12 jenis layanan publik dan 4 layanan tematik. Aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan di berbagai sektor, termasuk perizinan, kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pendidikan, dan sektor lainnya.

“Aplikasi ini akan membantu pemerintah daerah, terutama yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur digital, untuk tetap memberikan layanan berbasis elektronik yang berkualitas,” ujar Yusharto.

Dalam kegiatan tersebut, Yusharto juga menekankan pentingnya peran Pemda dalam memastikan manfaat aplikasi ini. Dia mengimbau Pemda agar dapat terus memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi, khususnya bagi admin daerah dan perangkat operasional.

“Melalui Bimtek ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dan mengaplikasikan Puja Indah dengan optimal,” tambahnya.

Dia mengatakan, selama Bimtek, peserta akan diberikan pelatihan intensif tentang penggunaan aplikasi, cara menghindari kesalahan umum, serta langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai fitur yang ada. Untuk itu, BSKDN mendorong adanya masukan dari daerah untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini di masa mendatang.

“Kami harap Puja Indah dapat menjadi langkah awal bagi daerah untuk membangun budaya layanan publik yang lebih terbuka dan berbasis digital,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi tanggapan dalam kegiatan Rapat Pertemuan Komite Teknis Program SKALA Tahun 2024-2025 di Aula Frans Seda Kantor DJPPR Kemenkeu, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

“Kami sangat mengapresiasi terkait perluasan program SKALA ini. Melalui program ini kami sangat berharap layanan dasar di daerah dapat menjadi lebih cepat,” ungkap Yusharto.

Lebih lanjut dia menjelaskan, program SKALA pada dasarnya bertujuan mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal. Tidak hanya itu, SKALA juga memiliki peran mendukung pemerintah daerah (Pemda) memperkuat perencanaan berbasis bukti demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

“Kami membutuhkan SKALA untuk mendukung percepatan layanan dasar di daerah. Kami yakin kolaborasi yang kuat dapat menjadi kunci keberhasilan program ini,” terangnya.

Dalam penerapan program SKALA tersebut, BSKDN diberi kepercayaan untuk mengawal dua fokus pembahasan mengenai penguatan perencanaan daerah guna penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif. Sementara fokus lainnya mengenai penguatan komite pimpinan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas belanja daerah.

Di lain sisi, Yusharto juga mengatakan, melalui program SKALA pihaknya berharap dapat melakukan kerja sama proses adopsi inovasi dengan strategi replikasi inovasi yang ada di BSKDN kepada daerah yang menjadi lokasi kerja SKALA. Harapan lainnya dari kerja sama program SKALA yakni adanya peningkatan kapasitas aparatur BSKDN maupun Pemda yang melaksanakan fungsi riset dan pemanfaatan inovasi.

“Kami harap melalui program SKALA, seperti yang sudah disebutkan di sini untuk mencatat kapasitas dari para pejabat fungsional analis kebijakan untuk bisa menghasilkan berbagai informasi yang ada,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Selasa (30/4/2024).

“Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2045. Untuk itu, daerah diminta berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan untuk mendukung visi tersebut,” ungkap Yusharto.

Dia juga menjelaskan, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan, serta berkesinambungan. Paradigma tersebut juga semestinya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di daerah. Daerah, kata dia, dapat memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

“Tentu saja ini bukanlah tugas yang dapat dilakukan sendiri, butuh keterlibatan semua pihak terkait. Oleh karena itu, ada aspek lain dalam pembangunan daerah, yaitu adanya komitmen kepala daerah hingga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk mewujudkan visi bersama pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga mengimbau Pemprov Maluku Utara melakukan pemetaan isu strategis di wilayahnya untuk ditindaklanjuti, dikembangkan dan dicatat sebagai inovasi. Keberadaan inovasi berbasis potensi lokal ini akan mendukung pembangunan dapat terlaksana sesuai target.

Yusharto mengapresiasi pencapaian yang diraih Pemprov Maluku Utara, khususnya dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 yang menempati urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.

“Kami harap capaian ini dapat terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya. (*/Rendy)