“Saya melihat Jakarta ini dalam berbagai persoalan menyangkut keluarga masih banyak yang perlu diselesaikan,” kata Pramono di Jakarta, Minggu (6/7/2025), saat menghadiri Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke-32 Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, untuk menuntaskan permasalahan keluarga, saat ini Pemprov DKI Jakarta berupaya memprioritaskan tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Karena, kata Pramono, dengan menjadikan tiga prioritas utama bagi warga Jakarta itu maka diharapkan ke depannya fungsi keluarga semakin dirasakan.

“Kami upayakan terus agar setiap keluarga di Jakarta yang belum beruntung, bisa bersekolah, bisa mendapatkan kesehatan yang baik, bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Itulah yang menjadi prioritas saya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah mengatakan bahwa tiga poin yang disampaikan oleh gubernur merupakan salah satu fungsi dari keluarga yang berjumlah delapan.

Delapan fungsi keluarga, yaitu agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta pembinaan lingkungan. Apabila dijalankan dengan baik oleh ayah dan ibu, maka bisa menjadi keluarga sejahtera.

“Tempat utama untuk mendidik anak itu keluarga. Harapannya jika fungsi keluarga dilakukan dengan baik oleh semua keluarga di Jakarta tentunya akan menjadi keluarga sejahtera,” katanya.

“Kita rencana pasca lebaran kita akan lakukan. Iya (sekitar tanggal 12 April),” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Menurut Budi, penonaktifan NIK warga DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah memang lebih tepat dilakukan usai lebaran hingga akhir tahun 2024.

Selain itu, Budi memastikan petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK. “Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal,” katanya.

Lalu, sebelum menonaktifkan NIK KTP itu, Dukcapil DKI dan tingkat kota akan menyosialisasikan kepada warga. Pihaknya akan datang ke kelurahan untuk mengecek secara langsung.

“Tidak ada (penonaktifan secara otomatis). Itu nanti akan kita verifikasi. Kalau benar masih di sana (Jakarta), kami keluarkan dari daftar NIK yang bakal dihapuskan,” ujar Budi.

Budi mengatakan, warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta juga bisa secara sadar mengurus perpindahan tempat tinggal ke luar daerah.

“Tidak ada yang otomatis, kecuali dia sadar untuk urus pindah. Kalau misal itu (bersikeras) mengaku tinggal di situ (Jakarta) bisa datang ke kelurahan, kita verifikasi sama-sama,” kata Budi.

Menurut Budi ada sekitar 94 ribu NIK warga akan dinonaktifkan dengan rincian 81 ribu KTP yang telah meninggal dunia dan 13 ribu warga yang tidak tercatat lagi di RT tempat tinggalnya.

Penonaktifan NIK warga yang berdomisili di luar Jakarta dilakukan secara bertahap mulai April 2024. “Mulai April, kita lakukan bertahap per bulan nanti, jadi masyarakat bisa mengecek datanya,” kata Budi.