Pemerintah Kota Bekasi menerima penghargaan tersebut bersama sama dengan Pemerintah Daerah Se-Indonesia yang penerimaannya diterima oleh kepala daerah masing masing atau perwakilan.

Penghargaan untuk Pemerintah Kota Bekasi diterima Sekda Kota Bekasi, Junaedi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Taufik Rachman dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Irmajanti Lande Batara

Dalam sambutannya, Wapres RI KH. Ma’ruf Amin menjelaskan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata tanpa adanya hambatan finansial.

“UHC ini diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang pada tahun 2024 ini kepersertaaan JKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi.” Ungkapnya.

KH. Ma’ruf Amin mengingatkan pelaksanaan program ini akan di evaluasi secara terus menerus, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPjS Kesehatan yang macet.

“Saya berharap permasalahan ini tidak menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat,” harapnya.

Saya perintahkan kepada Pemerintah Daerah agar mendorong setiap penduduk yang berada di wilayah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS, pungkasnya.

Sumber : humas@wapresri.go.id

(*/Ahmad Zarkasi)

Hal itu disampaikan Wapres dalam keterangan pers usai menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (4/4/2024).

“Mengenai masalah Timah, saya kira ini memang kita prihatin ya. Karena itu, saya minta kasus ini terus diusut dan dikembalikan supaya uang yang diambil secara tidak sah dikembalikan kepada pemerintah agar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wapres.

Wapres juga mengimbau agar perusahaan tambang lain yang berpotensi melakukan kecurangan serupa dapat lebih diawasi.

“Kalau memang ada yang terjadi itu, supaya juga diproses secara hukum. Perusahaan yang belum, supaya dijaga agar jangan sampai yang terjadi di Timah itu juga mengalir atau ikut terkena pada tambang-tambang yang lain,” ujar Wapres.

Sebagai informasi, PT Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai 2022. Salah satunya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Direktur Utama PT Timah Tbk. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Mochtar diduga telah mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelahnya, ia bersama tersangka lainnya menghimpun dana dari para penambang liar dan mengelola dana korupsi tersebut, salah satunya dengan mendirikan perusahaan boneka dan melakukan pencucian uang melalui pemberi Corporate Social Responsibility (CSR).

Pada keterangan pers ini, Wapres didampingi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.