Hal itu disampaikan Bima usai mengunjungi Makam Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (1/5/2025).

Bima menjelaskan, dirinya sengaja menyambangi Kota Blitar karena ingin menyaksikan lebih dekat pengembangan kota yang sarat nilai sejarah tersebut. Terlebih, di Kota Blitar juga terdapat makam Bung Karno, proklamator bangsa Indonesia.

“Dan saya terkesan bagaimana Pemerintah Kota Blitar ini masih memuliakan peninggalan fisik dan juga nilai-nilai yang ada. Dan tentu saya percaya Mas Wali dan jajaran ke depan ini bisa terus melakukan inovasi untuk melakukan pengembangan-pengembangan,” ujar Bima kepada awak media.

Ia berpesan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno perlu terus dirawat sepanjang waktu. Bima menekankan agar masyarakat tidak melupakan sejarah, sebagaimana yang pernah disampaikan Bung Karno di masa lampau.

Bima pun mengaku terkesan dengan jejak peninggalan Bung Karno yang terawat dengan baik. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari sejarah yang tak ternilai dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Ia berpesan agar pengelolaan kawasan tersebut terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

“Yang terpenting adalah konsepnya. Tadi banyak berdiskusi dengan Mas Wali terkait inovasi, konsep-konsep yang lebih mengadopsi teknologi untuk pengelolaan di sini,” imbuhnya.

Ia berharap ke depan kawasan tersebut dapat menarik wisatawan mancanegara. Pasalnya, hal serupa juga terjadi di luar negeri, di mana pengunjung diarahkan untuk mengunjungi kawasan bersejarah yang berkaitan dengan para pendiri bangsa.

“Kita kan kalau ke luar negeri suka diajak ke pendiri bangsa itu, ke Turki, ke Amerika. Nah, di sini seharusnya juga bisa menjadi tempat kunjungan wajib, tidak saja bagi wisatawan, tapi bagi pemimpin-pemimpin internasional yang ada di sini,” tandasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin beserta jajaran.

(*/Rendy)

“Satu yang harus dipahami adalah hari ini, Bapak Presiden ikhtiar maksimal agar negara kita ini keluar dari kutukan, kutukan yang disebut dengan jebakan kelas menengah, jebakan pendapatan menengah, middle income trap,” katanya di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis (24/4/2025).

Bima menjelaskan, banyak negara di dunia berhasil naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal menembus kelas pendapatan tinggi karena terjebak dalam struktur ekonomi yang stagnan.

Indonesia, kata Bima, sejak 1985 sudah berhasil melompat dari kategori negara pendapatan rendah ke dalam negara pendapatan menengah. Karena itu, ia berharap Indonesia dapat terhindar dari middle income trap tersebut.

Ia menyebut, sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina mampu keluar dari jebakan ini. Padahal, di masa lalu kondisi Indonesia sejajar dengan negara-negara tersebut.

“Di tahun 60-an, kita dengan Korea Selatan sama. Di tahun 80-an, kita dengan Cina sama. Tapi, hari ini mereka melesat jauh keluar. Inilah yang kemudian ditargetkan oleh Bapak Presiden, keluar, loncat dari jebakan itu,” tegasnya.

Untuk keluar dari jebakan tersebut, Bima menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan signifikan. Ia menyebut, Indonesia perlu mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit selama sepuluh tahun berturut-turut agar mampu naik kelas.

“Jadi yang terkena kutukan ini pertumbuhan ekonominya enggak konsisten, dua sampai tiga persen begitu. Kita harus loncat double digit,” terangnya.

Ia juga menambahkan pentingnya investasi di sektor pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari middle income trap. Selain itu, Bima menyoroti urgensi penanganan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.

“Dari sini Bapak-Ibu sekalian, Presiden Prabowo sebetulnya telah melanjutkan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi selama dua periode. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, tidak mungkin dengan cara yang biasa,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut hadir antara lain Gubernur Kalsel Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Kartoyo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati/wali kota se-Provinsi Kalsel.

(*/Rendy)

Hal ini disampaikannya dalam acara lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

“Pada intinya ada empat yang menjadi porsi dari Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikoordinasikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia,” ujar Bima.

Langkah pertama, Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan.

Kedua, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dalam pembentukan koperasi di tingkat desa.

“Sesuai harapan Pak Menko [Pangan], kami akan mempercepat pembentukan prototype. Jadi kita pilih beberapa potensi champion yang sudah siap, sama seperti MBG,” ujar Bima.

Langkah ketiga adalah memastikan program koperasi desa terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Ini kita dorong untuk diselaraskan, dicantumkan di situ supaya ada landasannya,” ucap Bima.

Keempat, Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan daerah tetap on track dan sesuai dengan target pembentukan koperasi desa.

Selain menjabarkan langkah strategis, Bima juga menyoroti potensi besar sektor koperasi di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 51.505 koperasi yang telah eksis, dengan rincian sekitar 5.297 merupakan Koperasi Unit Desa (KUD), sementara sisanya merupakan koperasi non-KUD seperti koperasi simpan pinjam, serta koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat.

“Ini adalah potensi yang harus kita identifikasi lagi, mana yang aktif dan mana yang tidak,” jelasnya.

Terkait regulasi, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai panduan teknis pembentukan koperasi. Perkada ini akan mencakup ruang lingkup, mekanisme kerja, dasar hukum, serta peran perangkat daerah terkait, termasuk aspek pengawasan dan pendanaan.

Kemendagri juga akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penggunaan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memastikan seluruh proses terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

“Nah saya kira itu Pak Menteri, kemudian kami siap untuk gaspol membuat piloting di beberapa titik sebagai model bagi perencanaan awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” tandas Bima.

Sebagai informasi, acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo. Adapun sosialisasi ini juga diikuti oleh para kepala desa dari seluruh Indonesia secara virtual.

(*/Rendy)

“Senin nanti (20/1/2025), saya akan berkunjung ke DKI. Hari Senin, saya akan berkunjung ke DKI jam 3 atau setengah 4 (sore) ya dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ, nanti saya akan tanyakan juga,” kata Tito kepada wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Oleh karena itu, Tito belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan poligami tersebut.

“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu, dan saya akan tanya,” sambungnya seperti dikutip dari Antara.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Senin (6/1) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Dalam peraturan gubernur itu, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami.

Ketentuan itu diatur dalam Bab III Pergub, di antaranya pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4 ayat (1) peraturan gubernur itu mengatur ASN pria yang hendak berpoligami wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.

Ketentuan selanjutnya, jika izin itu tidak didapatkan, tetapi ada ASN yang berpoligami maka dia dapat dikenakan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai sanksi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang mengatur hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.

Dalam kesempatan terpisah, Teguh menyebut kebijakannya itu untuk melindungi keluarga ASN.

Dia menjelaskan peraturan gubernur itu telah dibahas sejak 2023 sebelum akhirnya disahkan pekan lalu. Dalam prosesnya, seluruh perangkat daerah termasuk koordinasi dengan kementerian juga telah dilakukan.

“Kami ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa benar-benar terlaporkan, sehingga itu nanti juga untuk kebaikan,” kata Teguh dalam sela-sela kegiatannya di Jakarta, Jumat.

Dia juga menyesalkan kesan yang muncul kemudian terkait peraturan tersebut.

“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” kata Teguh. (*)

Berdasarkan hasil peninjauan, Bima mengatakan, irigasi yang dibangun pada masa kolonial tersebut memang mengalami kerusakan lebih dari lima tahun terakhir. “Ini pintu airnya dibangun zaman Belanda, kemudian sudah jebol, sudah rusak sekitar lima tahun yang lalu, dan ingin diperbaiki,” ujar Bima di sela kunjungannya di Kabupaten Subang, Selasa (24/12/2024).

Dia mengatakan, Desa Curug Agung saat ini memiliki luas lahan pertanian sekitar 75 hektare. Apabila irigasi tersebut diperbaiki, maka luas lahan pertanian diperkirakan bertambah menjadi 250 hektare. Karena itu, irigasi di daerah tersebut akan menjadi salah satu contoh revitalisasi yang diprioritaskan pada tahun depan. “Supaya bisa menuju swasembada pangan lebih cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bima meminta agar Dinas Pekerjaan Umum setempat dapat kembali menghitung kebutuhan anggaran revitalisasi irigasi. Kebutuhan ini perlu didata untuk dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. “Tinggal dicek [kebutuhannya] bisa langsung jalan awal tahun depan,” jelasnya.

Sebelum meninjau irigasi, pada hari yang sama Bima Arya lebih dulu mengikuti Rapat Koordinasi Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Swasembada Pangan Nasional yang berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jabar. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Jabar.

Pada Rakor tersebut, Bima juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat virtual dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) provinsi. Bima juga telah menekankan kepada daerah agar segera mendata kondisi irigasi di masing-masing wilayah yang perlu direvitalisasi maupun dibangun. Dia menegaskan, data ini penting sebagai dasar pemerintah untuk menentukan irigasi mana saja yang perlu diprioritaskan.

“Jadi ini kita berikan deadline, kalau Bapak (Menko Pangan) izinkan, di tanggal 6 Januari kita sudah punya data secara menyeluruh,” jelasnya.

Sebagai informasi, dalam peninjauan itu Wamendagri Bima didampingi Staf Khusus Menko Pangan, Penjabat (Pj.) Bupati Subang Imran, Kepala Desa Curug Agung, dan sejumlah pejabat terkait.

(*/Rendy)